Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit atau levy collection pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 31 triliun.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zahid Burhan Ibrahim, mengatakan dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, termasuk insentif program biodiesel 40 persen (B40) serta peremajaan sawit rakyat.
Dia juga menyebutkan seluruh penerimaan pungutan sawit tersebut dikembalikan ke sektor perkebunan melalui program-program yang telah diamanahkan kepada BPDP.
“Kurang lebih di penerimaan kita di kurang lebih di Rp 31 T di tahun 2025, ini kita manfaatkan untuk berbagai program yang diamanahkan ke BPDP, salah satunya adalah program biodiesel. B40 itu insentifnya itu pendanaan dari BPDP. Tapi yang utama kita lakukan dari sektor hulu dulu, sektor hulu adalah peremajaan sawit rakyat,” kata Zahid dalam gelaran Media Briefing Sawit Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Pada 2026 ini, BPDP menargetkan program peremajaan sawit rakyat seluas 50 ribu hektare. Namun, Zahid memastikan BPDP siap menyediakan dana tambahan apabila realisasi usulan peremajaan melebihi target tersebut dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.
“Kalau seandainya 50 ribu ternyata asalnya dan ada rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian itu ternyata lebih dari 50 ribu, tetap kita siapkan dananya. Selama ini memang tahun lalu hanya tercapai 42 ribu hektare, harapan kita tahun ini kalau bisa lebih dari 50 ribu,” jelasnya.
Zahid menyebut masih ada potensi peremajaan sekitar 2 juta hektare lahan sawit rakyat yang belum tergarap, sehingga BPDP mendorong peningkatan sosialisasi kepada kelompok tani dan pekebun.
Selain peremajaan sawit rakyat, dana pungutan ekspor sawit juga dimanfaatkan untuk mendukung program biodiesel, yang saat ini telah meningkat dari B30, B35, hingga B40. Zahid menjelaskan, mekanisme insentif biodiesel bersifat fleksibel dan bergantung pada selisih harga biodiesel dengan solar.
“Tapi kalau harga solar lebih tinggi daripada harga biodiesel, ya kita nggak bayar selisihnya. Nah itu masalah berapa biaya tergantung dengan selisih harga antara biodiesel dengan harga solar tersebut. Nanti kalau data nanti kita bicara, saya belum dapet datanya,” jelasnya.
