Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani mengemukakan bahwa pelaku usaha hotel selama tahun 2026 berpeluang menghadapi risiko penurunan tingkat okupansi.
"Dari sisi hotel, 2026 cukup rawan. Okupansi berpotensi turun karena anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah dialihkan ke sektor lain," katanya di sela Rapat Kerja Nasional PHRI di Semarang, Selasa.
Ia mengatakan bahwa perjalanan dinas pegawai pemerintah dan kegiatan pemerintah selama ini berkontribusi signifikan terhadap okupansi hotel.
Pengalihan sebagian alokasi anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan penggunaan akomodasi ke program pemerintah yang lain, ia melanjutkan, akan berpengaruh pada tingkat penggunaan layanan hotel.
Selain itu, Hariyadi mengemukakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha perhotelan hingga saat ini juga belum sepenuhnya pulih.
"Untuk restoran sudah pulih, tapi untuk hotel masih belum 100 persen, sudah mau pulih malah kena pemangkasan anggaran," katanya.
Guna menghadapi tantangan-tantangan itu, menurut dia, PHRI mendorong para pelaku usaha hotel untuk menjalankan strategi diversifikasi pasar dengan menyasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
Menurut dia, pelaku usaha hotel bisa meningkatkan kerja sama dengan maskapai penerbangan, operator tur, serta pengelola destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengguna layanan.
"Apakah pengalihan segmen pasar ini bisa menutup pasar pemerintah yang berkurang? Memang tidak bisa sepenuhnya menutup," katanya.
Namun, upaya tersebut diharapkan bisa setidaknya mengurangi dampak penurunan penggunaan layanan hotel untuk kegiatan pemerintah.
Baca juga: Pengusaha hotel diajak mendukung pengembangan usaha kreatif
Baca juga: PHRI sebut citra aman Yogyakarta berdampak positif pada usaha hotel
"Dari sisi hotel, 2026 cukup rawan. Okupansi berpotensi turun karena anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah dialihkan ke sektor lain," katanya di sela Rapat Kerja Nasional PHRI di Semarang, Selasa.
Ia mengatakan bahwa perjalanan dinas pegawai pemerintah dan kegiatan pemerintah selama ini berkontribusi signifikan terhadap okupansi hotel.
Pengalihan sebagian alokasi anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan penggunaan akomodasi ke program pemerintah yang lain, ia melanjutkan, akan berpengaruh pada tingkat penggunaan layanan hotel.
Selain itu, Hariyadi mengemukakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha perhotelan hingga saat ini juga belum sepenuhnya pulih.
"Untuk restoran sudah pulih, tapi untuk hotel masih belum 100 persen, sudah mau pulih malah kena pemangkasan anggaran," katanya.
Guna menghadapi tantangan-tantangan itu, menurut dia, PHRI mendorong para pelaku usaha hotel untuk menjalankan strategi diversifikasi pasar dengan menyasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
Menurut dia, pelaku usaha hotel bisa meningkatkan kerja sama dengan maskapai penerbangan, operator tur, serta pengelola destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengguna layanan.
"Apakah pengalihan segmen pasar ini bisa menutup pasar pemerintah yang berkurang? Memang tidak bisa sepenuhnya menutup," katanya.
Namun, upaya tersebut diharapkan bisa setidaknya mengurangi dampak penurunan penggunaan layanan hotel untuk kegiatan pemerintah.
Baca juga: Pengusaha hotel diajak mendukung pengembangan usaha kreatif
Baca juga: PHRI sebut citra aman Yogyakarta berdampak positif pada usaha hotel
