Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, 55 persen lebih masyarakat Indonesia disubsidi iuran BPJS oleh pemerintah.
“Ini juga disampaikan karena memberikan gambaran yang lengkap bahwa 55 persen lebih penduduk kita sebenarnya disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan subsidi 96 juta itu melalui PBI yang disubsidi oleh APBN yang itu ada di Komisi IX,” ucap Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Rabu (11/2).
“47 Juta masyarakat itu disubsidi oleh pemda bukan oleh pemerintah pusat. Dan ada sekitar 12,9 juta yang disubsidi sebagian,” tambahnya.
Budi menjelaskan, sebagian dari masyarakat yang mendapatkan subsidi menerima subsidi penuh dari pemerintah pusat, sebagian subsidi penuh dari Pemda, dan sebagian mendapatkan subsidi sebagian dari pemerintah pusat serta pemda.
“Jadi kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat 42 ribu (rupiah), yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah 42 ribu (rupiah), yang 12,9 disubsidi sebagian 7 ribu rupiah oleh pemerintah pusatnya 4 ribuan (rupiah) gitu, oleh pemdanya 2 ribuan (rupiah),” jelas Budi.
“Jadi ini menggambarkan bahwa pertama kesimpulannya, lebih 50 persen dari penduduk kita sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan komposisi sumber yang berbeda,” tambahnya.
Sumber anggaran dari subsidi ini pun, menurut Budi, berbeda-beda.
“Ada yang anggarannya masuk dari pemerintah pusat, ada yang anggaran yang masuk pemerintah daerah, dan ada juga yang penuh 100 persen, ada yang sebagian yang hanya 7 ribu (rupiah), jadi 35 ribu (rupiah) tetap dia bayar sendiri,” tandasnya.
Beberapa hari belakangan tengah ramai polemik status nonaktif BPJS PBI. Jumlahnya mencapai 11 juta orang. Dampaknya mereka terkendala saat berobat ke rumah sakit.
BPJS PBI merupakan jenis BPJS yan iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah. Ini biasanya ditujukan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1-5.
DPR dan pemerintah akhirnya sepakat. Dalam 3 bulan ke depan, warga yang BPJS PBI nonaktif tetap bisa berobat ke rumah sakit tanpa boleh ditolak.
Selama itu pula, pemerintah meninjau kembali 11 juta warga yang nonaktif BPJS PBI. Selain itu, 120 ribu warga yang memiliki penyakit katastropi atau kronis, langsung aktif kembali BPJS PBI tanpa harus reakvitasi.
