Kemenag dan DPR Respons Keluhan Guru Madrasah: Kami Usulkan 630 Ribu Jadi PPPK

Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia mendatangi DPR RI pada Rabu (11/2). Mereka menyampaikan aspirasi agar guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyatakan Kemenag telah menindaklanjuti permintaan tersebut.

“Kami atas saran Pak Menteri langsung menindaklanjuti dari rapat terakhir terkait dengan pendataan,” kata Amien dalam audiensi PGM bersama DPR di Gedung DPR, Rabu (11/2).

Ia mengungkapkan, Kementerian Agama telah mengusulkan sebanyak 630 ribu guru madrasah swasta untuk diangkat sebagai PPPK.

“Kami juga langsung action terkait dengan pengusulan PPPK. Sekarang Pak Menteri sedang memproses dengan kementerian terkait. Bahkan angkanya tidak tanggung-tanggung, 630 ribu yang kita usulkan,” ujarnya.

Menurut Amien, proses pengangkatan tetap harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku serta melalui koordinasi lintas kementerian.

“Tentu semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan kewenangan kementerian terkait,” tambahnya.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan pengusulan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi VIII.

Ia menyebut, 630 ribu guru madrasah swasta tersebut diusulkan melalui jalur afirmasi, tanpa harus mengikuti seleksi seperti pelamar umum.

“Keputusan Komisi VIII sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai PPPK. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi,” ujar Marwan.

Ia menambahkan, DPR terus mengawal proses tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tinggal mengoordinasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kami akan kawal bersama Menteri Agama agar proses ini berjalan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyebut permintaan guru madrasah swasta untuk menjadi P3K bisa diwujudkan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat concern terhadap pendidikan.

“Jadi ini menjadikan suatu perjuangan kami. Di Komisi VIII selama 5 tahun tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Ini kesempatan kami, ini harus kami tindak lanjuti, kebetulan beliau adalah sahabat saya, beliau ketum saya,” ujar Wachid.

“Dan Pak Prabowo termasuk, tidak termasuk, memang Pak Prabowo sangat concern terhadap pendidikan. Adanya sekolah rakyat dan sekarang perhatian terhadap guru-guru,” tambahnya.

Ia meminta agar para guru madrasah swasta tak khawatir terkait permintaan mereka ini.

“Jadi ini bapak gak usah khawatir, ini membuat suatu perhatian sehingga hari ini bapak ke sini tidak hanya diterima komisi VIII. Profesor Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR perintahkan tak hanya Komisi VIII, wakil ketua (Sari Yuliati diminta) untuk menemui bapak,” ucap Wachid.

“Jadi ini nanti langsung pak akan disampaikan pada presiden perintahkan pada menteri dan dirjen,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati yang memimpin audiensi ini menyebut DPR sepakat dengan permintaan PGM. Namun, pengangkatan menjadi P3K perlu proses.

“Buat kami, kita semua sepakat lah. Cuma memang, kita perlu waktu iya, kita perlu berproses iya, tidak seperti makan cabe ya. Dimakan langsung pedas,” ucap Sari.

“Tetapi pertama, dengan hadirnya kita di sini itu kan sudah menandakan keseriusan kita dari DPR pak. Kita hadir di sini nih bukan tidak ada risiko pak, tetapi kita berani hadir di sini artinya kita berani menjadi penjamin proses awal untuk tuntutan ibu bapak sekalian,” kata Sari.