JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai salah satu sahabatnya.
Purbaya mengatakan ini selepas pernyataan saling sindir antara keduanya viral di media sosial.
Pernyataan dimaksud terkait anggaran proyek pembangunan kapal.
"Gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri. Kan sahabat saya juga, gampang," kata Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu (11/2/2026), saat ditanya awak media apakah akan membahas soal kekisruhan tersebut.
Baca juga: Purbaya soal 11 Juta BPJS PBI Dinonaktifkan: Image Jelek, Pemerintah Rugi
Purbaya pun menegaskan, mekanisme pencairan anggaran akan tetap melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebab, Trenggono sebelumnya mengatakan sumber pendanaan proyek kapal itu berasal dari pinjaman Inggris.
"Iya tapi kan nanti lewat Menkeu juga," ujar Purbaya.
Baca juga: Ribut dengan Menteri Trenggono, Purbaya: Mungkin Data Saya Salah
Purbaya menilai, seharusnya perencanaan proyek besar seperti pembangunan kapal dalam jumlah besar jangan hanya menunggu ketersediaan anggaran.
"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya? Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu... Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya.
Saling sindir soal proyek kapal
Adapun saling sindir antara Purbaya dan Trenggono bermula dari sindiran Menkeu dalam salah satu forum.
Di forum itu, Purbaya heran karena KKP yang dipimpin Trenggono belum merealisasikan anggaran pembangunan kapal.
Purbaya mempertanyakan apakah terdapat pengusaha yang sudah mendapatkan proyek pembangunan kapal dari KKP.
Baca juga: Dari Inggris, Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun hingga Pembangunan 1.582 Kapal Nelayan
Beberapa orang di dalam forum itu lalu serempak menjawab belum menerima pesanan kapal dari KKP.
“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya.
Purbaya pun mempertanyakan apakah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atau Kementerian Perindustrian kurang aktif sehingga belum ada pesanan kapal dari KKP.
