Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya tanggung jawab pengembang teknologi dalam penggunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI).
Tanggung jawab tersebut berbentuk edukasi terkait teknologi yang digunakan, sehingga tidak hanya dibebankan kepada orang tua dan guru.
Baca Juga: Buntut Kasus Dugaan Suap Ekspor CPO, Kemenperin Perkuat Pengawasan Internal
Ini disampaikan Menko PMK dalam kegiatan Memperingati Hari Keamanan Berinternet 2026/Safer Internet Day 2026: Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, Selasa (10/2/2026).
"Penggunaan teknologi digital dan AI tidak ada pilihan, harus digunakan. Karena itu, tanggung jawab pengembang teknologi menjadi sangat penting. Jangan sampai panduan sudah dibuat, tetapi tidak digunakan oleh guru, orang tua, dan anak-anak Indonesia," tegas Pratikno, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (11/2).
Menko PMK menekankan bahwa mandat pembangunan manusia Indonesia adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan tangguh, sehat secara fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Menurutnya, kecerdasan tanpa kesehatan mental dan karakter yang kuat akan kehilangan makna di era disrupsi digital dan AI.
Dalam konteks tersebut, Menko PMK secara khusus mengajak platform digital dan pengembang teknologi global untuk mengambil peran lebih aktif dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa keberhasilan edukasi digital tidak diukur dari banyaknya panduan yang dibuat, melainkan sejauh mana panduan tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat.
"Targetnya bukan Anda sudah membuat panduan, tetapi sejauh mana orang Indonesia, guru, orang tua, dan anak-anak, menggunakannya. Bukan hanya dibuat, tapi digunakan," ujarnya.
Menko PMK juga mengingatkan bahwa dampak negatif ruang digital terhadap kesehatan fisik dan mental anak merupakan tanggung jawab moral bersama. Pemerintah, menurutnya, sangat berkepentingan membangun kolaborasi dengan sektor swasta dalam mengembangkan teknologi yang memungkinkan edukasi digital berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Saya mengajak, ini bukan hanya sekadar bekerja sama, tetapi mengembangkan teknologi yang memungkinkan edukasi secara masif. Kami di pemerintah sangat berkepentingan karena urusan pembangunan manusia semuanya terdisrupsi teknologi digital dan AI," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara Danny Ardianto menyampaikan komitmen YouTube dalam melindungi anak-anak di dunia digital tanpa memisahkan mereka dari teknologi. Ia menyebut YouTube telah berkembang menjadi ruang pembelajaran digital yang dipercaya oleh 96 persen guru di Indonesia dan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Kemenko PMK, termasuk melalui inisiatif AKSI Digital.
"Melalui kolaborasi seperti AKSI Digital dan kerja sama dengan Kemenko PMK, kami ingin memastikan generasi muda memiliki pengetahuan dan ketahanan untuk berkembang di era digital," jelas Danny.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama para pakar yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, konten kreator Parentalk.id Ario Pratomo, serta Kepala Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI–RSCM Tjhin Wiguna.
Deputi Woro Srihastuti menyoroti tantangan pengasuhan digital di keluarga. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 41 persen anak usia dini telah mengakses internet, namun belum didampingi secara optimal oleh orang tua, sehingga meningkatkan berbagai risiko di ruang digital.
"Melalui flagship Asta Mantra Keluarga Indonesia, Kemenko PMK mendorong pengurangan screen time dan peningkatan green time, salah satunya melalui Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga yang akan dimulai di bulan Ramadhan ini melalui kegiatan Ramadhan Ramah Anak, sebagai upaya penguatan bonding antar anggota keluarga dan pendidikan karakter anak," ungkapnya.
Deputi Warsito menekankan bahwa gerakan bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI harus menjadi gerakan berkelanjutan lintas ekosistem. Menurutnya, literasi digital perlu menyasar keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, hingga ruang ibadah dan ruang digital.
Deputi Warsito juga menyoroti tentang program Cek Kesehatan Digital (CKD) menjadi salah satu langkah awal dalam bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI. Program CKD ini diinisiasi sejak awal oleh Kemenko PMK, yang meliputi 3 pilar; keamanan digital, kecakapan digital, dan etika digital.
"Penguatan karakter tidak bisa top-down, tetapi harus tumbuh menjadi budaya. Regulasi sudah disiapkan, namun ekosistem dan kolaborasi multipihak menjadi kunci," jelas Warsito.
Konten kreator Parentalk.id Ario Pratomo menekankan bahwa pendekatan terhadap anak di ruang digital tidak bisa semata-mata berupa pembatasan. Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi kunci utama dalam membangun relasi yang sehat antara anak dan teknologi.
"Anak bukan hanya dibatasi, tetapi perlu ditemani. Memang menemani itu tidak mudah, tetapi ketika orang tua hadir, anak merasa diperhatikan dan ditemani," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI–RSCM Tjhin Wiguna menjelaskan bahwa secara biologis kemampuan kontrol diri anak belum berkembang sempurna. Oleh karena itu, anak memerlukan pendampingan, bukan pembatasan sepihak.
"Pola asuh digital yang tepat adalah orang tua menjadi co-user, bukan solo user. Bukan melarang, tetapi mendampingi," jelasnya.
Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Safer Internet Day, Menko PMK, Mendukbangga, Men PPPA bersama Google dan YouTube meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memperkuat lingkungan digital yang aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia melalui AKSI Digital (Anak & Keluarga Sigap Digital). Melalui kolaborasi tersebut, Kemenko PMK dan Google menghadirkan Program Percontohan Youth Champions serta seri konten edukasi bersama YouTube yang melibatkan 10 kreator digital.
Selain itu, melalui Google.org, Google menyalurkan dana sebesar USD 5 juta untuk mendukung kesejahteraan digital kaum muda di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui kolaborasi Yayasan Plan International Indonesia dan ICT Watch yang menargetkan pemberdayaan lebih dari 300.000 remaja, orang tua, dan guru.
