JAKARTA, KOMPAS – Memasuki tahun 2026, penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista menjadi prioritas kerja TNI Angkatan Laut. Menurut rencana, sejumlah kapal perang yang dibangun di luar negeri bakal tiba pada pertengahan tahun. Pembangunan industri pertahanan dalam negeri juga akan digencarkan.
Prioritas untuk menambah alutsista mengemuka dalam Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (AL) di Markas Besar TNI AL Cilangkap, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Rapat dibuka oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan dihadiri 147 perwira tinggi dari seluruh Indonesia, termasuk yang ditempatkan di kementerian/lembaga.
Dalam rapat pimpinan itu, KSAL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan, penambahan alutsista masih menjadi prioritas TNI AL. Sebab, keberadaan alutsista terutama kapal perang dan kapal selam dibutuhkan untuk melaksanakan operasi dan patroli.
Menurut rencana, tahun ini TNI AL akan menerima sejumlah kapal perang dari luar negeri. Kapal perang dimaksud di antaranya adalah kapal fregat berukuran besar dan kapal selam yang dibangun bersama dengan beberapa negara, salah satunya KRI Prabu Siliwangi.
Selain itu, ada pula KRI Canopus, kapal survei buatan Jerman yang juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kapal selam. KRI Canopus nantinya akan digunakan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut.
“Mudah-mudahan bulan April semua bisa hadir,” kata Muhammad Ali.
Ia mengakui, sejumlah alutsista masih harus dibuat di luar negeri karena belum semua bisa dibangun di dalam negeri. Kendati demikian, pembangunan alutsista di luar negeri tetap harus disertai dengan mekanisme transfer pengetahuan dan teknologi. Ada pula batasan minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi yang berasal dari dalam negeri.
“Walaupun dibangun di luar negeri, tetap TKDN-nya harus lebih dari berapa persen, misalnya, lebih dari 50 persen. Harapannya seperti itu. Itu prioritasnya,” ungkap Muhammad Ali.
Di samping itu, lanjut Muhammad Ali, pembangunan alutsista di dalam negeri juga akan dioptimalkan. Ia meyakini, industri pertahanan dalam negeri sudah menguasai sejumlah teknologi berkat berbagai kerja sama yang dijalankan bersama perusahaan-perusahaan luar negeri.
“Dari pihak luar juga bersedia untuk membangun di dalam negeri dengna bantuan mereka untuk awalnya, kemudian terakhirnya nanti kita bisa banugn sendiri dari 100 persen TKDN-nya dibangun oleh putra-putri terbaik dari bangsa ini,” kata dia.
Muhammad Ali menekankan, penambahan alutsista krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Ke depan penegakan hukum di laut juga akan ditingkatkan. “Kita semakin tegas, arahan dari Bapak Presiden, kita harus mencegah penyelundupan-penyelundupan yang dapat membocorkan dan memberikan kerugian negara,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, penambahan alutsista produksi dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan industri nasional. Sebab, itu akan mencakup kapasitas produksi yang perlu didukung kecukupan modal finansial. Dalam konteks ini, modal finansial kerap menjadi kendala, sehingga kebijakan dan konsistensi dukungan pemerintah menjadi kunci.
Kontinuitas permintaan dari TNI kepada industri pertahanan dalam negeri juga perlu diperhatikan. Hal itu krusial agar pengembangan yang dilakukan tidak sia-sia. Sebab, sejauh ini problem permintaan dari TNI menjadi salah satu sorotan yang disebut sebagai penyebab stagnasi industri pertahanan nasional.
Selain itu, menurut Anton, diperlukan peningkatan pelibatan industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista dari luar negeri. Tanpa pelibatan dalam akuisisi atau pembelian alutsista dari luar negeri, ekosistem industri pertahanan nasional akan sulit membesar. Akan tetapi, jika industri pertahanan nasional kerap dilibatkan, maka akan ada dampak signifikan dari belanja alutsista, baik dalam konteks pengembangan industri maupun potensi lapangan pekerjaan.
“Di tengah tingginya atensi presiden di sektor hankam, sudah semestinya peningkatan anggaran dan belanja sektor pertahanan memiliki kontribusi nyata pada pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Anton.
