Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Presiden Prabowo menyetujui paket insentif transportasi dan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.
Presiden Prabowo Subianto resmi menerima laporan komprehensif terkait paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah guna menyambut periode Lebaran 2026.
Langkah strategis ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik di tengah momentum hari raya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rincian program tersebut usai melangsungkan rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 11 Februari 2026.
Laporan ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman resmi pemerintah yang dilakukan di Stasiun Gambir sehari sebelumnya.
"Dilaporkan kepada Bapak Presiden terkait apa yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir," ujar Airlangga kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan.
Intervensi Harga Transportasi
Fokus utama dari stimulus ini adalah pemangkasan biaya mobilitas masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan diskon signifikan pada berbagai lini transportasi umum.
Berdasarkan data yang dipaparkan, masyarakat akan menikmati diskon tiket kereta api dan angkutan laut sebesar 30%.
Sektor penyeberangan mendapatkan subsidi penuh hingga 100%, sementara tiket pesawat mengalami penyesuaian harga dengan proyeksi penurunan berkisar 17-18% dibanding tahun sebelumnya.
Airlangga merinci bahwa total estimasi anggaran untuk subsidi transportasi dan diskon tarif tol mencapai Rp 911,16 miliar.
"Porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp 271,3 miliar," ungkapnya.
Ketahanan Pangan dan Jaring Pengaman Sosial
Selain sektor transportasi, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan guna mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok.
Program yang dijadwalkan cair pada Februari ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada kategori desil 1 hingga 4.
Setiap keluarga akan menerima bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Program skala besar ini menelan biaya sebesar Rp 11,92 triliun dari kas negara.
"Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," tambah Airlangga, menekankan pentingnya distribusi yang efisien agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi hambatan di lapangan.
Melalui kombinasi insentif transportasi dan bantuan sosial ini, pemerintah berharap inflasi tetap terkendali dan pergerakan ekonomi selama masa mudik Lebaran 2026 dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor: Redaktur TVRINews
