Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menepis tuduhan tindakan represif pemerintah Iran terhadap kelompok reformis dan progresif dalam gelombang protes baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa situasi hukum di dalam negerinya merupakan kedaulatan penuh Iran yang tidak boleh dicampuri pihak asing.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik internasional mengenai penangkapan sejumlah aktivis yang ikut serta dalam aksi massa. Boroujerdi menilai setiap negara memiliki masalah internal masing-masing yang harus diselesaikan tanpa intervensi.
"Ada beberapa jenis masalah internal domestik yang terjadi di negara manapun, dan itu bukan urusan negara asing mana pun untuk menjadikannya alasan untuk campur tangan," tegas Boroujerdi di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Gelombang protes yang mengguncang Iran sejak awal Januari 2026 ini berakar pada krisis ekonomi yang dalam, ditandai dengan jatuhnya nilai tukar Rial hingga menembus angka 1,5 juta per dolar AS. Inflasi pangan yang melonjak hingga 70% dan kebijakan pemerintah menghapus kurs preferensial untuk barang pokok telah memicu kemarahan publik, yang kemudian berujung pada aksi massa besar-besaran di berbagai kota.
Ia menyatakan bahwa Iran menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyatnya sebagai bagian dari sistem demokrasi yang dianut. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan hukum yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional.
"Siapa pun yang melakukan tindakan apapun yang melawan keamanan, akan menghadapi konsekuensinya," ungkapnya.
Meskipun ia mengakui adanya ketidakpuasan masyarakat akibat sanksi ekonomi dari AS, ia yakin rakyat Iran tetap mendukung pemerintah karena tidak ingin melihat negara terpecah. Ia mengundang media untuk meliput demonstrasi peringatan Revolusi Islam guna membuktikan besarnya basis pendukung pemerintah di tengah tekanan tersebut.
(tps/luc)
