Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan dukungan air bersih diberikan guna membantu pemulihan wilayah di Sumatera yang terdampak bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ditemui di Jakarta, Rabu, dia mengatakan kementeriannya telah menerima sejumlah usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak, khususnya penyediaan sarana air bersih bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.
"Kami sudah dapat usulan dari (pemerintah) daerah. Kami nanti, insya Allah, akan berfokus kepada pengadaan sarana air bersih," kata Iftitah di sela-sela jumpa pers terkait kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
Menurut dia, pengadaan sarana air bersih merupakan prioritas karena kebutuhan tersebut dinilai paling mendesak.
Dia menambahkan kementeriannya memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas air bersih sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Baca juga: Mentrans petakan potensi ekonomi daerah transmigrasi agar produktif
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan dan obat-obatan sebanyak delapan truk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Desember 2025.
Bantuan itu diserahkan ke BNPB sehingga dapat disalurkan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak bencana alam di Sumatera.
Kemudian pada akhir Januari 2026, Kementrans kembali mengirimkan 17 paket bantuan yang terdiri dari tenda darurat, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan untuk masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.
Dia berpendapat warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Maka dari itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.
"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Mentrans upayakan lahan transmigran Gambut Jaya segera teratasi
Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah dibangun secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.
Selain pembangunan fisik langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.
Tito menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.
Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, sehingga warga yang terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.
Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR pun memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Sampai dengan saat ini, pembangunan hunian tersebut menunjukkan progres yang positif.
Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan hunian tetap itu berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Baca juga: Mentrans minta transmigran lapor SHM ke BPN agar tanah tak diserobot
Baca juga: Kementrans fokus pada revitalisasi dan transformasi pada 2026
Ditemui di Jakarta, Rabu, dia mengatakan kementeriannya telah menerima sejumlah usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak, khususnya penyediaan sarana air bersih bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.
"Kami sudah dapat usulan dari (pemerintah) daerah. Kami nanti, insya Allah, akan berfokus kepada pengadaan sarana air bersih," kata Iftitah di sela-sela jumpa pers terkait kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
Menurut dia, pengadaan sarana air bersih merupakan prioritas karena kebutuhan tersebut dinilai paling mendesak.
Dia menambahkan kementeriannya memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas air bersih sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Baca juga: Mentrans petakan potensi ekonomi daerah transmigrasi agar produktif
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan dan obat-obatan sebanyak delapan truk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Desember 2025.
Bantuan itu diserahkan ke BNPB sehingga dapat disalurkan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak bencana alam di Sumatera.
Kemudian pada akhir Januari 2026, Kementrans kembali mengirimkan 17 paket bantuan yang terdiri dari tenda darurat, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan untuk masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.
Dia berpendapat warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Maka dari itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.
"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Mentrans upayakan lahan transmigran Gambut Jaya segera teratasi
Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah dibangun secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.
Selain pembangunan fisik langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.
Tito menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.
Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, sehingga warga yang terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.
Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR pun memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Sampai dengan saat ini, pembangunan hunian tersebut menunjukkan progres yang positif.
Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan hunian tetap itu berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Baca juga: Mentrans minta transmigran lapor SHM ke BPN agar tanah tak diserobot
Baca juga: Kementrans fokus pada revitalisasi dan transformasi pada 2026
