GenPI.co - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin merespons viral guru PPPK Paruh Waktu yang mendapat gaji tidak layak di Sumedang, Jawa Barat.
Para guru tersebut memperoleh gaji kotor Rp 55.000. Kemudian dipotong Rp 35.000 untuk iuran BPJS Kesehatan, sehingga tinggal menerima Rp 15.000.
Khozin mengatakan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang mengalami penurunan, menjadi masalah serius dalam tata kelola manajemen PPPK Paruh Waktu di tingkat Pemda.
“Ini disebabkan karena alokasi APBD tidak cukup. Ada kesenjangan, antara kebijakan di tingkat nasional dengan daerah,” katanya, dikutip dari JPNN, Kamis (12/2).
Politikus PKB itu mengungkapkan pemerintah pusat punya kewenangan terkait formasi PPPK Paruh Waktu, sedangkan eksekusinya pendanaan dari APBD.
“Permasalahan ini harus dicarikan solusinya, supaya PPPK Paruh Waktu punya kepastikan terkait urusan gaji,” tuturnya.
Dia mendorong KemenPANRB memetakan daerah yang mengalami permasalahan pemberian gaji kepada PPPK Paruh Waktu.
Khozin mendesak KemenPANRB berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, untuk mencari formula yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.
Dia menilai butuh suatu terobosan, supaya permasalahan panggajian PPPK Paruh Waktu bisa cepat selesai.
“Misalnya, dengan mengambil dana dari TKD (Transfer ke Daerah) yang dipotong. Anggaran itu, bisa dialokasikan untuk gaji PPPK Paruh Waktu,” ucapnya. (fat/jpnn)
Simak video berikut ini:
