Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pengawasan dan intervensi pasar di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjaga stabilitas pasokan serta menekan kenaikan harga menjelang Ramadhan 2026, agar kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
"Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan kami memperkuat pengawasan di wilayah NTB guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan, serta keamanan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan," kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Rinna menegaskan Satgas Saber secara aktif melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan terjaga, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan.
"Negara hadir melalui pengawasan dan intervensi pasar agar pangan pokok tetap tersedia, aman, dan terjangkau menjelang Ramadan,” kata Rinna saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram.
Berdasarkan hasil pengawasan Satgas di Pasar Mandalika Bertais, lanjut Rinna, tercatat sejumlah komoditas pangan strategis yang terpantau berada di bawah atau sesuai dengan ketentuan harga acuan.
Beberapa komoditas itu meliputi bawang putih Rp32.000 per kilogram, di bawah harga acuan pemerintah (HAP) Rp38.000 per kilogram, bawang merah berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, serta gula pasir curah diperdagangkan Rp17.500 per kilogram.
Namun demikian, terdapat komoditas yang masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET/HAP seperti cabai rawit yang dijual pada kisaran Rp85.000–Rp90.000 per kilogram dan minyak goreng rakyat MinyaKita Rp20.000 per liter.
“Dari hasil pengawasan, kami (Satgas) mengapresiasi pedagang yang menjual sesuai HET/HAP, namun tadi kami juga menemukan sebagian kecil yang masih menjual di atas ketentuan, khususnya untuk minyak goreng rakyat MinyaKita," kata Rinna.
Pada kesempatan itu, ia mengimbau Perum Bulog untuk memperbanyak dan memperkuat kemitraan distribusi agar pasokan di pasar-pasar tradisional semakin intensif dan merata sehingga harga dapat kembali terkendali.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah provinsi akan segera melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit yang berdampak langsung terhadap indeks harga dan daya beli masyarakat.
“Kenaikan paling tinggi ada di cabai rawit dan ini sangat mempengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar dia.
Iqbal juga memastikan kenaikan harga tidak disebabkan praktik penimbunan. “Cabai merupakan komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat".
Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.
Kegiatan pengawasan itu dilaksanakan bersama jajaran Satgas Pangan Polda NTB, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, serta unsur pemerintah daerah sebagai langkah terpadu negara dalam mengendalikan harga serta mencegah pelanggaran mutu dan keamanan pangan di tingkat konsumen.
"Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan kami memperkuat pengawasan di wilayah NTB guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan, serta keamanan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan," kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Rinna menegaskan Satgas Saber secara aktif melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan terjaga, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan.
"Negara hadir melalui pengawasan dan intervensi pasar agar pangan pokok tetap tersedia, aman, dan terjangkau menjelang Ramadan,” kata Rinna saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram.
Berdasarkan hasil pengawasan Satgas di Pasar Mandalika Bertais, lanjut Rinna, tercatat sejumlah komoditas pangan strategis yang terpantau berada di bawah atau sesuai dengan ketentuan harga acuan.
Beberapa komoditas itu meliputi bawang putih Rp32.000 per kilogram, di bawah harga acuan pemerintah (HAP) Rp38.000 per kilogram, bawang merah berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, serta gula pasir curah diperdagangkan Rp17.500 per kilogram.
Namun demikian, terdapat komoditas yang masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET/HAP seperti cabai rawit yang dijual pada kisaran Rp85.000–Rp90.000 per kilogram dan minyak goreng rakyat MinyaKita Rp20.000 per liter.
“Dari hasil pengawasan, kami (Satgas) mengapresiasi pedagang yang menjual sesuai HET/HAP, namun tadi kami juga menemukan sebagian kecil yang masih menjual di atas ketentuan, khususnya untuk minyak goreng rakyat MinyaKita," kata Rinna.
Pada kesempatan itu, ia mengimbau Perum Bulog untuk memperbanyak dan memperkuat kemitraan distribusi agar pasokan di pasar-pasar tradisional semakin intensif dan merata sehingga harga dapat kembali terkendali.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah provinsi akan segera melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit yang berdampak langsung terhadap indeks harga dan daya beli masyarakat.
“Kenaikan paling tinggi ada di cabai rawit dan ini sangat mempengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar dia.
Iqbal juga memastikan kenaikan harga tidak disebabkan praktik penimbunan. “Cabai merupakan komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat".
Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.
Kegiatan pengawasan itu dilaksanakan bersama jajaran Satgas Pangan Polda NTB, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, serta unsur pemerintah daerah sebagai langkah terpadu negara dalam mengendalikan harga serta mencegah pelanggaran mutu dan keamanan pangan di tingkat konsumen.
