Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza di Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang. Kemenlu mengatakan pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP di AS dan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir.
"Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Board of Peace sejak awal," kata Yvonne kepada Bisnis pada Rabu (11/2/2026).
Menurut Yvonne, dalam pertemuan perdana BoP itu, Indonesia akan menggunakan BoP untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.
"Selain itu, mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," ujar Yvonne.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah AS akan menggelar pertemuan resmi perdana BoP bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari 2026. Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas.
Baca Juga
- Lapor ke Prabowo, Airlangga Klaim Stimulus Lebaran Bakal Ungkit Ekonomi
- Prabowo Terbang ke AS 19 Februari, Bakal Teken Perjanjian Tarif Dagang dengan Trump
- Kemenlu Pastikan Prabowo Ikut KTT Perdana Dewan Perdamaian di Gedung Putih
Pada Januari 2026, Trump memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.
Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut.
Bertemu Ulama hingga Eks Menlu-WamenluSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Komitmen tersebut disampaikan Presiden kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Cholil Nafis menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo membeberkan terkait dengan alasan Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza. Di antara alasan adalah komitmen untuk mendorong kemerdekaan Palestina dari dalam. Presiden juga menjelaskan terkait dengan berbagai faktor geopolitik.
Di sisi lain, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap langkah Indonesia untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian Gaza.
"Saya yang menyampaikan langsung. Kami skeptis. Karena apa? [Pertama] Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka," kata Cholil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).
Selang beberapa hari, Prabowo juga memanggil mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana. Beberapa mantan Menlu yang hadir di Istana di antaranya adalah Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Hasan Wirajuda hingga Alwi Shihab. Selain itu, turut hadir pula eks Wamenlu Dino Patti Djalal.
Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Shihab mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Prabowo menekankan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bukanlah pengkhianatan bagi rakyat Palestina.
Di sisi lain, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP). Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.
"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).
Para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren menyampaikan keterangan usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Teken Kerja Sama RI-ASMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.
Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).
"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).
Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).
Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.
Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.
