Presiden Prabowo Subianto meminta aliran dana keluar negeri (cash outflow) yang terjadi setiap musim haji dan umrah ditekan. Langkah ini bertujuan agar devisa yang dibelanjakan jemaah tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri, melainkan sebagian bisa tetap berputar dalam sistem ekonomi nasional.
Wakil Menteri Agama Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan arahan Prabowo itu usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Menurutnya, perputaran dana haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun. Namun, sekitar 80 persen dari dana tersebut merupakan cash outflow atau pembayaran ke luar negeri, terutama untuk biaya layanan di Arab Saudi seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
“Nah itulah perintah presiden, cash outflow-nya harus dikurangi. Kita harus menambah cash inflow-nya. Itu terkait sektor perdagangan dan juga rencana pembangunan kampung haji,” kata Dahnil.
Salah satu strategi yang dibahas dalam rapat adalah optimalisasi sistem pembayaran digital nasional, termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan sistem pembayaran berbasis rupiah, transaksi jemaah diharapkan tetap tercatat dalam sistem keuangan nasional sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya hilang ke luar negeri.
Selain digitalisasi pembayaran, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai penyeimbang. Dahnil menyebutkan sekitar 3 juta warga Indonesia berangkat ke Arab Saudi setiap tahun untuk haji dan umrah. Namun, jumlah wisatawan asal Timur Tengah yang datang ke Indonesia masih relatif rendah, sekitar 33 ribu orang per tahun.
Karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha travel tidak hanya menjual paket perjalanan ke Arab Saudi, tetapi juga menawarkan paket wisata Indonesia kepada wisatawan Timur Tengah.
“Juga melalui maksimalisasi maskapai nasional seperti Garuda, supaya membuka paket-paket murah atau paket wisata ke berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.
Ke depan, Airlangga akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengorkestrasi strategi tersebut, khususnya dalam membangun ekosistem ekonomi haji. Pokja ini akan melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.
Dahnil berharap strategi penekanan cash outflow ini sudah dapat mulai diimplementasikan pada musim haji tahun ini, sehingga dampak ekonomi dari aktivitas haji dan umrah bisa lebih optimal bagi perekonomian nasional.
