JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil sikap tegas terhadap praktik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digadaikan. Ia meminta agar kebiasaan tersebut tidak lagi dilakukan masyarakat.
"Khusus untuk KJP, segera saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (12/2) mengutip Antara.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi utama KJP sebagai bantuan pendidikan, bukan instrumen keuangan jangka pendek.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Kamis 12 Februari: UBS dan Galeri24 Stabil, Cek Daftar Lengkapnya
Pramono menilai KJP bukan sekadar bantuan tunai, melainkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi warga.
Ia menyebut program ini, bersama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah, berkontribusi terhadap perbaikan indikator kemiskinan dan stunting di Jakarta.
Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Ibu Kota.
“Hal itu terbukti dari hasil Badan Pusat Statistik, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting dan sebagainya mengalami perbaikan," katanya.
Ia meyakini capaian tersebut tak lepas dari keberadaan berbagai program bantuan pendidikan yang selama ini dijalankan Pemprov DKI.
KJP Disebut Kunci Ubah Nasib Warga Lapis Terbawah
Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pramono anung
- kjp jakarta
- kartu jakarta pintar
- kjmu
- pemutihan ijazah
- kemiskinan jakarta
