Markas PBB (ANTARA) - PBB dan Rusia menyatakan tidak akan hadir dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump yang akan berlangsung di Washington pada 19 Februari.
"Tidak, saya tak tahu kalau kami akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian, atau mengirimkan wakil ke Washington. Jika ada perubahan, akan saya beri tahu," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Kamis (12/2) waktu setempat.
Ia menambahkan PBB akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian, terutama melalui Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov.
Sebelumnya pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Rusia juga tidak akan mengirimkan utusan ke pertemuan tersebut.
Pada 16 Januari, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang melibatkan sejumlah tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
Semula dewan tersebut dimaksudkan untuk menangani krisis di Jalur Gaza, Palestina. Namun, Trump sebagai ketua eksekutif kemudian memperluas mandat dewan itu menjadi mekanisme global untuk menangani berbagai konflik dunia.
Pada 22 Januari, piagam pendirian Dewan Perdamaian ditandatangani oleh sejumlah kepala negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Rusia masih mengkaji kemungkinan bergabung di dewan tersebut tetapi telah menunjukkan sikap yang terbuka dan kritis.
Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyatakan kesiapannya untuk menyetor dana US$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat, sedangkan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menegaskan bahwa Dewan Perdamaian tidak boleh menggantikan peran PBB.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Pengamat UI: Dewan Perdamaian Gaza perlu diawasi secara ketat
Baca juga: Gedung Putih rencanakan gelar KTT Dewan Perdamaian Gaza 19 Februari
"Tidak, saya tak tahu kalau kami akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian, atau mengirimkan wakil ke Washington. Jika ada perubahan, akan saya beri tahu," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Kamis (12/2) waktu setempat.
Ia menambahkan PBB akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian, terutama melalui Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov.
Sebelumnya pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Rusia juga tidak akan mengirimkan utusan ke pertemuan tersebut.
Pada 16 Januari, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang melibatkan sejumlah tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
Semula dewan tersebut dimaksudkan untuk menangani krisis di Jalur Gaza, Palestina. Namun, Trump sebagai ketua eksekutif kemudian memperluas mandat dewan itu menjadi mekanisme global untuk menangani berbagai konflik dunia.
Pada 22 Januari, piagam pendirian Dewan Perdamaian ditandatangani oleh sejumlah kepala negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Rusia masih mengkaji kemungkinan bergabung di dewan tersebut tetapi telah menunjukkan sikap yang terbuka dan kritis.
Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyatakan kesiapannya untuk menyetor dana US$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat, sedangkan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menegaskan bahwa Dewan Perdamaian tidak boleh menggantikan peran PBB.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Pengamat UI: Dewan Perdamaian Gaza perlu diawasi secara ketat
Baca juga: Gedung Putih rencanakan gelar KTT Dewan Perdamaian Gaza 19 Februari
