Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menerapkan teknologi untuk reformasi sistem pemerintahan di Indonesia lewat program Govtech atau government technology. Agar efisien, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengusulkan agar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. ditugaskan sebagai penyedia infrastruktur.
Luhut menjelaskan bahwa penerapan teknologi akan berdampak besar karena bakal mengurangi potensi penyimpangan oleh manusia. Pemerintah harus mencari titik keseimbangan yang pas dalam penggunaan teknologi dan manusia.
"Ini seperti membuat, mencari equilibrium yang pas dengan teknologi dan memaksa orang untuk sedikit bertemu dengan orang. Dia bertemu dengan mesin, yang akibatnya membuat efisiensi, mengurangi korupsi, dan dari membuat Indonesia ini lebih efisien," katanya dalam acara peluncuran website Dewan Ekonomi Nasional, Jumat (13/2/2026).
Dia menjelaskan akselerasi digital akan digulirkan menggunakan infrastruktur digital publik sehingga tidak memakan anggaran besar seperti program e-KTP. Sebagai alternatif, ia mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto agar Telkom ditugaskan sebagai penyedia infrastruktur Govtech.
- Luhut Ungkap Asal Usul Sejarah Amerika Suka Perang
- Luhut Mau Pakai AI, Bursa Saham Beres, Tarif Pajak Bisa Turun
"Kita tidak keluar uang, sampai hari ini, kami belum keluar uang. Infrastruktur, saya usul kemarin, ke Presiden. Kita pakai Telkom saja. Telkom saja yang diperkuat sehingga dengan demikian semua langsung bekerja dalam satu tim yang kuat, yang untung," katanya.
Reformasi Govtech akan dilakukan secara bertahap dengan target peluncuran pada Oktober 2026.
"Kita lakukan tapi bertahap, bertingkat, berlanjut, dan Oktober tahun ini saya minta Pak Presiden. Nanti rollout oleh Presiden dan Bank Dunia," kata Luhut.
(dem/dem)
