Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkap bahwa PT Danantara Investment Management sedang dalam proses pemeringkatan oleh Moody’s Ratings dan S&P Global.
Dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Rosan mengatakan PT Danantara Investment Management telah mendapatkan rating BBB dengan outlook stabil dari Fitch Rating. Hasil pemeringkatan itu dipublikasikan pada September 2025.
Rosan menambahkan peringkat yang diperoleh Danantara itu sama dengan sovereign rating Republik Indonesia di level BBB dengan outlook stabil atau investment grade.
Terkait dengan peringkat BBB dengan outlook stabil dari Fitch untuk Danantara Investment Management, analis Fitch menyampaikan bahwa peringkat DIM disetarakan dengan peringkat kredit Pemerintah Indonesia. Hal itu mencerminkan pandangan Fitch bahwa DIM merupakan entitas terkait pemerintah (government-related entity / GRE) berdasarkan kriteria Fitch.
“Hal ini didukung oleh keterkaitan yang kuat dengan pemerintah pusat, yang berasal dari peran strategis DIM sebagai lengan investasi dari sovereign wealth fund Indonesia”.
Selain itu, PT Danantara Investment Management juga mendapat peringkat AAA (idn) dengan outlook stabil dari PT Pefindo.
“Kami in the process untuk dapat rating dari S&P dan Moody’s sehingga ini memberikan kepercayaan lebih bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur dan ini memberikan hal yang sangat positif bagi Danantara,” paparnya, Jumat (13/2/2026).
Sebelumnya, Moody’s Ratings menilai pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.
Faktor tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Moody’s mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Dalam laporan resminya, Moody’s menyoroti kewenangan Danantara yang sangat besar atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025.
Selain itu, Danantara mengemban agenda ambisius, mulai dari rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil, hingga investasi di sektor-sektor prioritas nasional.
“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).
Moody’s menilai, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang pada 2025 tercatat telah meningkatkan pembayaran dividen.
Tekanan tersebut dinilai dapat berdampak pada profil keuangan BUMN apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
Lembaga pemeringkat itu juga mencatat, meskipun Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab. Di antaranya terkait prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.
“Ketidakjelasan ini meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi melemahkan persepsi stabilitas kebijakan di mata investor,” lanjut Moody’s.
