Ujian Kepercayaan di Bursa Indonesia

Seakan teguran terbaru dari MSCI mengenai kurangnya transparansi saham-saham Indonesia belum cukup buruk, lembaga pemeringkat kredit Moody’s pekan lalu menurunkan prospek peringkat kedaulatan Indonesia dari stabil menjadi negatif. Jika itu bukan sebuah tanda bahaya, maka tidak ada lagi istilah yang lebih tepat. Dua sinyal ini datang hampir bersamaan dan memotret kegelisahan yang sama: pasar keuangan global mulai meragukan arah kebijakan serta kualitas tata kelola ekonomi Indonesia.

Reaksi pasar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membaca pesan yang lebih dalam dari sekadar angka pertumbuhan atau klaim optimisme pejabat. Pasar bekerja berdasarkan persepsi risiko, kredibilitas kebijakan, dan konsistensi institusi. Ketika lembaga-lembaga global seperti MSCI dan Moody’s menyampaikan catatan keras, sesungguhnya yang dipertanyakan bukan hanya aspek teknis, melainkan fondasi kepercayaan.

Sebagaimana ulasan The Jakarta Post dalam editorial berjudul “Markets don’t lie” yang ditulis oleh Editorial Board dan diterbitkan 11 Februari 2026, pemerintah diingatkan bahwa kata-kata tidak cukup, karena investor tidak mudah dikelabui. Editorial tersebut menekankan bahwa koreksi atas catatan MSCI relatif bersifat teknis, seperti keterbukaan data kepemilikan saham, sementara respons terhadap Moody’s menuntut peninjauan ulang posisi kebijakan ekonomi yang lebih mendasar.

Dua nama ini sering disebut, tetapi tidak selalu dipahami secara utuh oleh publik. MSCI (Morgan Stanley Capital International) adalah penyedia indeks global yang menjadi rujukan ribuan triliun dolar dana investasi dunia. Jika sebuah negara dianggap memiliki masalah transparansi, likuiditas, atau tata kelola, bobot sahamnya dalam indeks bisa dikurangi. Konsekuensinya, dana-dana global yang mengikuti indeks tersebut otomatis mengurangi eksposur ke negara bersangkutan.

Berkedudukan di New York, Amerika Serikat. MSCI adalah perusahaan publik independen yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek New York (NYSE: MSCI). Tidak berada di bawah pemerintah mana pun, melainkan dikelola sebagai korporasi global penyedia indeks dan data investasi.

Moody’s, di sisi lain, adalah lembaga pemeringkat kredit yang menilai kemampuan sebuah negara membayar utang. Prospek negatif berarti risiko penurunan peringkat meningkat. Bagi investor, ini identik dengan meningkatnya biaya pinjaman dan ketidakpastian jangka menengah.

Berkedudukan juga di New York, Amerika Serikat. Moody’s Corporation adalah perusahaan publik independen yang terdaftar di NYSE (NYSE: MCO). Unit pemeringkatnya, Moody’s Ratings, beroperasi sebagai lembaga pemeringkat kredit global dan tidak berada di bawah otoritas negara tertentu, meski aktivitasnya diawasi regulator pasar keuangan di berbagai negara.

Kombinasi catatan dari MSCI dan Moody’s menciptakan tekanan ganda: dari pasar modal dan dari pasar obligasi.

Seorang ahli ekonomi modern menyebut bahwa pasar keuangan digerakkan oleh “ekspektasi rasional”, yakni keyakinan bahwa pelaku pasar membentuk keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dan membaca konsistensi kebijakan sebagai sinyal utama. Teori ini menjelaskan mengapa respons pasar sering lebih cepat dan lebih keras dibandingkan reaksi politik. Pasar tidak menunggu janji, melainkan menilai apakah arah kebijakan bisa diprediksi dan dipercaya.

Dalam konteks Indonesia, catatan MSCI tentang transparansi menyentuh jantung persoalan tata kelola korporasi. Struktur kepemilikan yang tidak jelas, praktik free float yang minim, serta keterbatasan data granular membuat investor kesulitan menilai risiko secara akurat. Sementara itu, penurunan prospek oleh Moody’s mengindikasikan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal, efektivitas belanja negara, serta konsistensi arah pembangunan.

Kondisi pasar saham Indonesia belakangan mencerminkan kegamangan tersebut. Fluktuasi indeks yang tajam, arus keluar dana asing di sejumlah sektor, serta melemahnya minat pada saham-saham tertentu menunjukkan bahwa kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Di tengah narasi resmi tentang fundamental yang kuat, pasar justru membaca adanya jarak antara retorika dan realitas.

Masalahnya bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada kualitas pertumbuhan. Ketika pembangunan semakin didorong oleh peran negara yang besar, pasar membutuhkan jaminan bahwa intervensi tersebut transparan, akuntabel, dan berbasis aturan yang jelas. Tanpa itu, pendekatan neo-statistis yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru dapat dibaca sebagai sumber risiko baru.

Learning point terpenting dari situasi ini adalah bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun melalui pernyataan optimistis semata. Ia lahir dari konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi. Pemerintah perlu memprioritaskan reformasi yang langsung menyentuh persepsi pasar: peningkatan kualitas pelaporan emiten, penguatan peran regulator, serta penegakan aturan yang adil bagi semua pelaku.

Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil harus lebih sinkron. Ketika pasar melihat adanya arah yang jelas dan terukur, ruang spekulasi akan menyempit. Sebaliknya, jika kebijakan tampak berubah-ubah, setiap guncangan eksternal akan terasa lebih berat.

Sinyal dari MSCI dan Moody’s seharusnya dibaca sebagai kesempatan untuk berbenah, bukan sekadar kritik. Pasar sudah berbicara dengan caranya sendiri. Tinggal bagaimana negara memilih untuk menjawab: dengan kosmetik kebijakan, atau dengan reformasi yang sungguh-sungguh.