Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melaksanakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) secara bertahap sebagaimana salah satu upaya reformasi pasar modal usai ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar tahapan demutualisasi Bursa diawali dengan private placement, kemudian dengan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).
"Jadi arahannya agar dilakukan secara bertahap. Kalau bertahap kan mulai dengan private placement, dan yang kedua opsi untuk IPO," terangnya usai acara Economic Outlook Indonesia 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut Airlangga, usai ultimatum MSCI dua pekan lalu memicu aksi jual besar-besaran investor pasar saham, kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini sudah membaik dalam sepekan terakhir.
Menko Perekonomian sejak 2019 itu juga menyebut Presiden Prabowo meminta agar pemerintah dan otoritas menjaga kondisi pasar keuangan, tidak terkecuali pasar modal.
Adapun upaya reformasi pasar modal selain demutualisasi BEI adalah untuk pendalaman pasar, peningkatan free float serta penjelasan maupun transparansi dari ultimate beneficial ownership (UBO).
Baca Juga
- APEI Bentuk Satgas Siap Siaga Dukung Demutualisasi BEI
- Bos Danantara Sebut Asing Bisa Jadi Pemegang Saham usai Demutualisasi BEI
- Danantara Bakal Masuk ke BEI, Kaji Porsi Saham Usai Demutualisasi
BERTEMU LUHUT
Secara terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkap pihaknya ikut bertemu dengan MSCI beberapa waktu lalu.
"Kemarin Morgan Stanley datang ke kantor saya, kami diskusi hampir dua jam. Kami diskusi panjang," terangnya di kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Luhut menyampaikan kepada MSCI terkait berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah. Khusus Luhut, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, pihaknya tengah melanjutkan upaya government technology.
Proyek piloting, terangnya, sudah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita sudah melakukan piloting satu di Banyuwangi.
Adapun dari sisi reformasi pasar modal Indonesia, yang menjadi sorotan MSCI, Luhut meyakini Presiden Prabowo Subianto juga sudah berkomitmen untuk melakukan pembenahan.
Luhut turut menyampaikan sudah mengirimkan timnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) guna berdiskusi mengenai akal imitasi (AI). Namun, dia menyebut BEI menyatakan sudah memiliki sistem AI sendiri.
"Kemarin memang kami agak kecewa, bahwa saya kirim tim juga ke pasar modal untuk melihat, berdiskusi mengenai AI, mereka mengatakan mereka sudah punya, bahkan menurut saya sih mereka belum seperti yang kami bayangkan. Karena ternyata masih banyak ada masalah," tuturnya.
Ke depan, mantan Menko Maritim dan Investasi itu akan menyampaikan usulan-usulan DEN dalam hal reformasi pasar modal. Pihaknya juga sudah melakukan studi ke India untuk melihat reformasi pasar modal di salah satu negara anggota G20 itu.
Sebab, Luhut mengklaim pasar modal India menikmati capital inflow sembilan kali lebih besar usai melakukan reformasi dan membangun kredibilitas yang bagus.
"Kami juga berharap itu terjadi di Indonesia, dan itu juga kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya MSCI memberikan ultimatum kepada BEI atas sejumlah permasalahan di pasar saham Indonesia. Catatan MSCI ini memicu langkah investor dua pekan lalu untuk melakukan aksi jual besar-besaran sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi mendalam.
Tidak hanya itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman serta tiga petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
