Penulis: Ario Wibowo
TVRINews, Surabaya
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan dana haji yang saat ini dikelola mencapai sekitar Rp180 triliun. Dana tersebut berasal dari setoran awal jutaan calon jemaah haji yang tengah mengantre keberangkatan.
Sekretaris Badan Pelaksana BPKH, Ahmad Zaky, menegaskan pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Dari sekitar 5,5 juta jemaah haji yang telah meregistrasi dan menitipkan dananya, BPKH saat ini mengelola kurang lebih Rp180 triliun. Masyarakat perlu mengetahui bahwa seluruhnya dikelola secara akuntabel, berbasis syariah, dan transparan,” ujar Zaky dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, pengelolaan dana haji tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan dan likuiditas, tetapi juga pada optimalisasi nilai manfaat (imbal hasil). Dari hasil pengembangan dana tersebut, BPKH mampu menghasilkan nilai manfaat sekitar Rp12 triliun per tahun.
Nilai manfaat itu dimanfaatkan antara lain untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga membantu menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah.
Pada musim haji 2026, sekitar 38 persen biaya haji reguler disubsidi dari nilai manfaat tersebut. Dengan demikian, jemaah hanya menanggung sekitar 62 persen dari total biaya haji yang telah ditetapkan pemerintah.
“38 persen itu berasal dari dana 5,5 juta jemaah yang kami kelola. Dana itulah yang digunakan untuk menggenapi biaya haji sesuai ketentuan,” jelasnya.
Selain subsidi biaya haji, jemaah juga memperoleh nilai manfaat dari setoran awal sebesar Rp25 juta yang ditempatkan sejak pendaftaran.
“Setoran awal Rp25 juta akan berkembang dan memberikan nilai manfaat. Selain aman, ini juga bernilai ibadah karena dikelola sesuai prinsip syariah,” pungkas Zaky.
Editor: Redaktur TVRINews
