Pantau - Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyelenggaraan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon memandang pemeriksaan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, "Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional,".
Entry Meeting dinilai menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi antara Kementerian Kebudayaan dan BPK terkait tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pemeriksaan.
Melalui komunikasi terbuka dan profesional, proses pemeriksaan diharapkan berjalan lancar serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan.
Fadli menyampaikan pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan fondasi penting bagi keberhasilan program pemajuan kebudayaan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menegaskan Entry Meeting menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Ia menyatakan pemeriksaan BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum.
Bambang menjelaskan, "Entry Meeting merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,".
Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung pemeriksaan yang independen dan objektif dengan menyediakan data serta informasi secara lengkap dan tepat waktu, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Anggota VI BPK Fathan Subchi menyampaikan apresiasi atas kinerja dan respons publik Kementerian Kebudayaan yang dinilai baik.
Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif dan sinergi antar kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Fathan menyatakan, "Kemanfaatan anggaran pasti harus bersama, tidak mungkin pemerintah sendiri, tidak mungkin teman-teman BPK sendiri, tapi satu sinergi yang kolaboratif antara dua kelembagaan ini,".
