REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menilai penerapan kebijakan "Bekerja dari Mana Saja" atau Work From Anywhere (WFA) selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026 menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekosistem pariwisata nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi lokal melalui pergerakan aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah menyampaikan bahwa WFA akan diterapkan pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Mengingat Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, para pekerja berpotensi menikmati masa libur dan fleksibilitas kerja yang panjang, mulai dari 18 hingga 24 Maret 2026.
- Polri Perkuat Program Makan Bergizi Gratis: Dari Penajam Paser Utara hingga Wilayah 3T Papua Barat
- Abu Hamid Al-Ghazali, Membangun Karakter Muslim, Mukmin, dan Muhsin
- Prabowo MBG Tingkatkan Konsumsi Rumah Tangga
Siti Mukaromah menekankan perlunya penggeseran target pembangunan pariwisata sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, fokus pemerintah kini tidak boleh lagi hanya sekadar mengejar kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan.
"Kita harus mulai menggeser target dari jumlah kunjungan menjadi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bergerak naik akibat kunjungan tersebut. Pemerintah harus fokus menghadirkan pariwisata berkualitas yang menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak," ujar Siti dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/2).
.rec-desc {padding: 7px !important;} Kesiapan Infrastruktur dan UMKMGuna mengantisipasi lonjakan wisatawan, Siti mendorong para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mulai bersolek. Kesiapan ini mencakup penataan UMKM di sekitar lokasi wisata, optimalisasi layanan transportasi lokal, hingga keterlibatan warga dalam pengelolaan fasilitas pendukung seperti area parkir, hotel, dan restoran.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai di objek wisata. Hal ini mencakup toilet bersih, manajemen sampah, sarana penyandang disabilitas, hingga ruang laktasi bagi ibu menyusui. Faktor keamanan pada lokasi rawan juga harus menjadi prioritas utama demi kenyamanan pengunjung.
"Pariwisata yang berkualitas akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal," pungkasnya.
