Rabu, 11 Februari 2026, jalan-jalan utama di Teheran dan berbagai kota besar Iran kembali menjadi lautan manusia. Empat puluh tujuh tahun setelah Revolusi Islam 1979 menggulingkan Shah dan mengubah arah sejarah kawasan, Republik Islam Iran menunjukkan satu pesan yang sama: negara ini belum goyah.
Peringatan itu bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan juga panggung geopolitik yang menegaskan bahwa tekanan eksternal justru mempertebal solidaritas domestik.
Revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1979 telah melahirkan sebuah sistem politik yang unik, yaitu teokrasi republik. Politik kenegaraan bertahan di tengah perang, sanksi, isolasi, dan pergolakan internal.
Empat dekade lebih berlalu, tetapi memori revolusi tetap menjadi fondasi legitimasi negara. Setiap 11 Februari, negara ini tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali narasi kedaulatan.
Tahun ini, atmosfernya berbeda. Di Teluk Persia, kapal induk nuklir Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, telah mendekati kawasan sejak akhir Januari 2026. Media Barat menyorotnya sebagai sinyal tekanan militer.
Bahkan, sejumlah pengamat sudah memprediksi hari revolusi sebagai hari serangan atas Iran oleh Amerika Serikat. Namun, hingga peringatan revolusi berlangsung, tidak ada serangan. Dalam kalkulasi strategis, kehadiran itu lebih merupakan pesan simbolik ketimbang kesiapan konfrontasi langsung.
Di sisi lain, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, kembali menegaskan bahwa kekuatan nasional Iran bukan bertumpu pada rudal atau jet tempur, melainkan pada kemauan dan persatuan rakyat.
Pernyataan ini bukan retorika kosong. Dalam teori keamanan nasional, daya tahan politik (political resilience) sering kali lebih menentukan dibanding sekadar keunggulan teknologi militer.
Televisi pemerintah menayangkan ribuan warga yang membawa potret Khamenei dan Khomeini. Bagi pengamat Barat, ini mungkin terlihat sebagai mobilisasi negara. Namun dalam konteks Iran, ritual politik seperti ini berfungsi sebagai mekanisme konsolidasi identitas nasional. Partisipasi massa menjadi bentuk komunikasi strategis, bahwa Iran tidak terisolasi dari rakyatnya sendiri.
Sementara itu, di Oman, diplomasi berjalan tegang. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berunding dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Steve Witkoff. Namun, perundingan kembali menemui jalan buntu. Iran menolak menghentikan pengayaan uranium dan pengembangan daya jelajah rudal.
Araghchi menegaskan bahwa pengayaan nuklir adalah hak yang tidak dapat dicabut. Pernyataan itu menyentuh jantung persoalan: bagi Iran, isu nuklir bukan semata soal energi, melainkan juga simbol kedaulatan teknologi. Dalam politik internasional, hak atas teknologi strategis sering kali dipersepsikan sebagai indikator martabat nasional.
Iran memang memiliki persediaan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Negara-negara Barat melihatnya sebagai ancaman konvensional terhadap stabilitas kawasan.
Namun dari perspektif Teheran, kemampuan itu adalah instrumen pencegah (deterrence) yang vital di tengah ketidakseimbangan militer dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Rudal-rudal—seperti Sejil (2.000 km), Emad (1.700 km), Ghadr (2.000 km), Shahab-3 (1.300 km), Khorramshahr (2.000 km), dan Hoveyzeh (1.350 km)—membentuk arsitektur pencegah yang dirancang untuk menjangkau Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan. Dalam teori deterrence klasik, kemampuan menjangkau target lawan adalah inti dari stabilitas melalui ketakutan timbal balik.
Hal yang menarik, Iran menetapkan sendiri batas jangkauan 2.000 kilometer. Ini adalah sinyal politik bahwa Iran cukup jauh untuk melindungi diri, tetapi tidak secara eksplisit memproyeksikan ancaman global.
Strategi ini menciptakan ambiguitas yang terukur. Cukup untuk mengacaukan perhitungan biaya-manfaat pihak lawan, tetapi tidak melampaui ambang legitimasi internasional secara ekstrem.
Kehadiran USS Abraham Lincoln di perairan regional menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap mempertahankan tekanan militer sebagai alat diplomasi koersif. Namun hingga kini, Washington belum berani melangkah lebih jauh. Biaya eskalasi di kawasan yang rapuh secara geopolitik terlalu mahal, baik secara militer maupun ekonomi.
Di tengah tekanan itu, peringatan revolusi menjadi demonstrasi bahwa legitimasi domestik Iran tidak runtuh. Massa yang memenuhi jalan-jalan menjadi pesan bahwa kepemimpinan nasional masih memiliki basis sosial.
Dalam konteks keamanan global, legitimasi internal adalah benteng pertama terhadap intervensi eksternal. Dinamika ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari hard power menuju kombinasi hard power dan moral narrative. Iran menggunakan dua instrumen sekaligus. Rudal sebagai pencegah fisik dan revolusi sebagai pencegah psikologis.
Negosiasi yang gagal di Oman bukan akhir dari diplomasi. Justru kebuntuan itu menegaskan posisi tawar masing-masing pihak. Iran menolak menghentikan pengayaan uranium, tetapi membuka ruang jaminan teknis. Amerika Serikat menekan, tetapi belum menembakkan satu peluru pun. Ini adalah tarian strategis di tepi jurang eskalasi.
Dalam studi keamanan global, situasi ini disebut brinkmanship yang terkendali. Kedua pihak mendekati batas konflik tanpa benar-benar melampauinya. Rudal Iran dan kapal induk Amerika adalah simbol permainan itu.
Namun, inti dari semua ini kembali pada rakyat. Demonstrasi besar 11 Februari menjadi simbol bahwa tekanan global justru menguatkan solidaritas domestik. Sejarah menunjukkan, sanksi dan ancaman eksternal sering kali memperkuat nasionalisme negara sasaran.
Empat puluh tujuh tahun lalu, revolusi menggulingkan Shah. Hari ini, revolusi itu berubah menjadi narasi ketahanan. Iran menunjukkan bahwa kedaulatan bukan sekadar garis batas geografis, melainkan juga kesediaan kolektif untuk bertahan.
Di tengah propaganda, kapal induk, dan perundingan yang buntu, pesan Teheran sederhana, tetapi tegas. Selama rakyat masih berdiri di jalan-jalan memperingati revolusi, Republik Islam Iran belum terkalahkan. Dan dalam politik global, simbol kadang lebih kuat daripada senjata.
