Jakarta, tvOnenews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memanaskan mesin partai sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.
Dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang digelar di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2/2026), Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menekankan bahwa anggota legislatif di tingkat daerah adalah kunci utama dalam menjaga persatuan sekaligus mengawal pembangunan.
Mardiono menegaskan bahwa gerak langkah anggota DPRD dari Fraksi PPP saat ini akan berimplikasi langsung pada kekuatan partai di kancah nasional pada kontestasi politik mendatang.
Sebagai partai yang berasaskan persatuan umat, setiap kader di daerah dituntut untuk memiliki integritas tinggi.
“Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan,” tegas Mardiono.
Selain urusan internal partai, Mardiono yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai akselerasi pembangunan hanya bisa tercapai jika ada keselarasan yang kuat.
“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh kader PPP di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memastikan program-program strategis pemerintah pusat dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.
Fokus utamanya mencakup program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengembangan koperasi desa Merah Putih.
“Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat,” ujar Mardiono.
Menurutnya, peran strategis fraksi adalah menjaga agar program tersebut tepat sasaran melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Lebih jauh, Mardiono mengingatkan bahwa keberadaan fraksi di parlemen daerah merupakan perpanjangan tangan partai, sehingga tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas.
