Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Panitia Seleksi alias Pansel mulai menjaring sosok yang berpotensi menjadi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sempat tersiar kabar nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masuk dalam bursa, namun hal itu segera dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengemukakan bahwa hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya belum lama ini.
Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.
Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI. "Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.
Baca Juga
- Luhut Usul ke Prabowo Agar Anak Muda Pegang Kendali Bursa dan OJK
- Jawaban Purbaya soal Rumor Misbakhun & Suahasil Masuk ke Bursa Calon Bos OJK
- Purbaya Sebut Tidak Ada Nama Misbakhun dan Suahasil dalam Daftar Calon Bos OJK
Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR. "Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).
Usulan Luhut ke PrabowoSementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.
Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.
Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.
Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.
"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.
Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.
Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.
"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.
