Membaca Budaya Baca Setahun Pemerintahan Prabowo

Satu tahun pertama pemerintahan kerap menjadi masa penanda arah. Bukan hanya soal kebijakan makro, melainkan juga tentang isyarat nilai—apa yang dianggap penting, apa yang diteladankan, dan ke mana bangsa hendak dibawa.

Dalam konteks itu, budaya membaca menjadi variabel yang kerap luput dibahas. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu fondasi penentu bagi cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Pemerintahan Prabowo Subianto datang dengan visi Asta Cita—delapan agenda strategis yang menempatkan pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, dan daya saing global sebagai pilar utama.

Dalam tataran konsep, visi tersebut sangat strategis dan menyentuh akar utama permasalahan bagi kemajuan bangsa. Namun, visi sebesar apa pun akan rapuh jika tidak ditopang oleh satu kebiasaan dasar: membaca. Tanpa budaya baca yang kuat, cita-cita hanya akan menjadi slogan.

Teringat masa awal Prabowo setelah dilantik, penulis membuat sebuah tulisan kolom berjudul “Secercah Harapan di Tengah Darurat Literasi” dan diterbitkan Detik, pada 12 November 2024.

Mengusung sebuah gagasan dengan kegemaran Prabowo dalam membaca buku dan juga menulis—seakan atas terpilihnya menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029—menjadi secercah harapan akan bisa mengubah kondisi darurat literasi yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir di tanah air.

Para pustakawan, pegiat gerakan membaca, dan masyarakat yang peduli terhadap peningkatan literasi bangsa Indonesia pun juga menaruh harapan besar kepada Prabowo Subianto. Karena dalam kapasitas sebagai kepala negara, Prabowo bisa langsung menjadi teladan dalam membaca dan mencintai buku.

Tinggal menggerakkan keteladanan itu menjadi visi dan misi di kabinet pemerintahannya. Kegemaran presiden dalam membaca dan mencintai buku bisa bertransformasi menjadi gerakan kolektif—dari ruang perpustakaan presiden ke ruang-ruang kelas, ke perpustakaan-perpustakaan desa, taman baca masyarakat, dan bahkan hingga di ruang-ruang publik—menjadi gelombang budaya membaca secara nasional.

Yang menarik, sejak awal Presiden Prabowo telah menghadirkan simbol kedekatannya dengan buku dan kebiasaannya dalam membaca.

Dalam berbagai kunjungan luar negeri, ia kerap menyempatkan diri mengunjungi toko buku dan selalu membeli sejumlah buku bacaan dengan beragam tema, mulai dari sejarah, geopolitik, ekonomi, filsafat, dan lain sebagainya. Ia juga beberapa kali menyebut pentingnya membaca sebagai bekal memimpin bangsa di tengah dunia yang kian kompleks.

Isyarat simbolik ini tidak bisa dipandang remeh. Dalam studi kepemimpinan, teladan personal pemimpin memiliki daya pengaruh kultural yang besar. Ketika seorang presiden memperlihatkan bahwa membaca adalah kebutuhan, bukan sekadar hobi, pesan itu akan turut mengalir ke birokrasi, dunia pendidikan, hingga ke ruang publik.

Sejarawan Inggris, Thomas Carlyle, menulis, “The true university of our days is a collection of books.” Jika seorang kepala negara menjadikan “universitas” itu sebagai sumber refleksi, sesungguhnya ia sedang mengirim pesan moral: bahwa keputusan besar harus lahir dari pengetahuan, bukan sekadar insting.

Dan yang paling menarik, Prabowo pun pernah mengatakan secara lisan, berharap anak-anak muda Indonesia juga memiliki hobi membaca buku untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

“Itu juga sudah saya lakukan semenjak remaja.” (Kompas, 27/11/2018). Hal yang menunjukkan ada kepedulian Prabowo kepada peningkatan literasi bangsa Indonesia.

Sebuah hal yang tepat, Asta Cita Pemerintahan Prabowo menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai jantung transformasi nasional. Indonesia Emas 2045 menuntut generasi yang bukan hanya terampil secara teknis, melainkan juga memiliki kedalaman berpikir, daya nalar kritis, dan wawasan global. Namun, semua itu bisa dikatakan mustahil dicapai tanpa budaya membaca yang mengakar.

Membaca bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan juga proses pembentukan watak. Bangsa pembaca adalah bangsa yang terbiasa berpikir panjang, menghargai argumen, dan tidak mudah terjebak pada emosi sesaat.

Dalam era disrupsi digital dan banjir informasi, kemampuan membaca secara kritis menjadi salah satu penentu kualitas jalannya demokrasi. Lebih dari itu, kemampuan dan budaya membaca untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024 ibarat akar untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang transformatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Karena itu, agenda literasi tidak boleh berhenti sebagai program sektoral, tetapi harus menjadi gerakan lintas kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bahkan, hal tersebut tidak boleh terhenti sampai di situ saja. Itu harus menjadi kebutuhan dan tanggung sebagai kewajiban bersama, berkolaborasi dengan masyarakat yang menjadi sendi-sendiri utama menyentuh langsung secara personal.

Hingga menjadi gerakan masyarakat, menjadi budaya, kebutuhan, dan di sinilah peran negara menjadi krusial mengharmonisasikan semuanya agar bisa berjalan dan terus mengalir natural menjadi gerakan otentik secara nasional.

Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), upaya penguatan literasi diwujudkan melalui penguatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diperbarui dengan pendekatan kontekstual dan digital.

Program ini tidak lagi menempatkan membaca sekadar sebagai kewajiban 15 menit sebelum pelajaran, tetapi juga mendorong integrasi literasi dalam semua mata pelajaran, pengayaan bacaan non-teks pelajaran, dan pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar.

Di samping itu, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, juga memperluas definisi membaca dari sekadar huruf menjadi memahami gagasan dan berpikir kritis.

Selanjutnya, guru diimbau agar mengubah PR membosankan menjadi kegiatan bermakna, seperti membaca buku, membuat ringkasan, menulis resensi, dan belajar bersosialisasi, bukan sekadar mengerjakan LKS.

Siswa pun diharapkan bisa mempraktikkan literasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan membaca pada hal praktis, seperti label produk, berita online, dan petunjuk jalan.

Adapun secara strategis, Kemendikdasmen mendorong Program Revitalisasi Perpustakaan Sekolah dan Taman Baca, termasuk penyediaan buku bacaan bermutu, pelatihan guru sebagai fasilitator literasi, serta penguatan ekosistem literasi di daerah 3T.

Selain itu, juga meluncurkan Program "MABB" (Mudik Asyik Baca Buku) dengan langkah konkret membagikan ribuan buku di tempat publik, seperti stasiun, terminal, dan bandara saat mudik. Hal itu menunjukkan bahwa arah kebijakannya jelas: membaca harus menjadi pengalaman yang menyenangkan, relevan, dan bermakna bagi generasi muda.

Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Program ini memposisikan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat meminjam buku, melainkan juga sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat—mulai dari literasi digital, kewirausahaan, hingga penguatan kapasitas komunitas lokal.

Perpusnas juga memperluas akses melalui digital platform seperti iPusnas, yang memungkinkan masyarakat membaca buku kapan saja dan di mana saja.

Upaya-upaya tersebut bisa menegaskan bahwa negara memandang literasi sebagai infrastruktur sosial, bukan lagi sekadar urusan pendidikan formal.

Gambaran minat baca Indonesia dalam setahun pemerintahan Prabowo bisa dibaca dengan data survei yang telah dilakukan sejumlah lembaga.

Hasil Survei Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) 2025 menunjukkan tren positif. Angka ini mencerminkan peningkatan kebiasaan membaca masyarakat, terutama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data BPS 2024—yang menjadi acuan awal 2025—mencatat skor rata-rata nasional 72.44, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan skor tertinggi—sebuah indikasi bahwa ekosistem pendidikan dan akses bacaan berperan besar dalam membentuk budaya baca.

Kabar baik lainnya datang dari komposisi pembaca. Tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan minat baca didominasi oleh Generasi Z (Gen Z). Generasi yang kerap dicap lekat dengan gawai ini justru menjadi motor baru literasi.

Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), peningkatan penjualan buku cetak pascapandemi menunjukkan pembeli didominasi berasal dari generasi muda.

Yang menarik, data GoodStats Indonesia pada 2024 menunjukkan lebih dari 84 persen Gen Z Indonesia mengaku gemar membaca buku dengan mayoritas masih memilih buku cetak karena dinilai membantu fokus dan pemahaman yang lebih utuh.

Namun, data juga mengingatkan kita untuk tidak cepat berpuas diri. Survei GoodStats (Januari–Februari 2025) menunjukkan bahwa meskipun minat baca meningkat, hanya terdapat 20,7 persen masyarakat Indonesia yang membaca buku secara rutin pada setiap harinya. Artinya, tantangan kita tidak hanya menaikkan minat, tetapi juga membangun konsistensi.

Dalam sudut pandang lain, forum literasi—seperti Jakarta International Literacy Festival (JILF) 2025—menghadirkan perspektif baru yang penting mengenai mitos selama ini, sebuah anggapan bahwa masyarakat Indonesia malas membaca.

Sejumlah pakar menilai masalah utama literasi nasional sebenarnya bukan terletak pada minat, melainkan pada akses dan fasilitas baca yang belum merata. Buku masih mahal bagi sebagian masyarakat, perpustakaan belum merata kualitasnya, dan ruang baca publik masih terbatas.

Itulah yang fakta baru yang diungkap JILF sebagai masalah membaca sesungguhnya, bukan seperti yang dikatakan masyarakat bahwa masalahnya terletak pada kemalasan untuk membaca buku.

Di sisi lain, pengukuran melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pembinaan perpustakaan di berbagai daerah.

Hal tersebut menandakan bahwa ketika akses diperluas dan fasilitas diperbaiki, masyarakat pun menyambutnya dengan baik. Mereka akhirnya banyak yang datang ke perpustakaan dan membaca buku.

Dengan kata lain, minat baca memang bukan masalah kultural semata, melainkan juga persoalan struktural. Di sinilah negara memegang kunci untuk membuka atau menutup pintu literasi.

Tahun 2025 dapat dibaca sebagai masa transisi. Minat membaca mulai tumbuh, didorong teknologi dan akses digital, serta peran tren positif di media sosial yang memunculkan para bookfluencer yang fokus membahas buku—mulai dari review, rekomendasi, ulasan tematik, hingga refleksi personal atas apa yang mereka baca.

Namun tantangan literasi fungsional—yakni kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi—masih besar. Sebab, membaca buku banyak tidak selalu berarti memahami dengan baik.

Di sinilah tugas berikutnya bagi pemerintahan Prabowo: memastikan bahwa budaya baca tidak berhenti pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Membaca untuk berpikir, bukan sekadar menggulir layar. Atau mengeja bacaan dari lembaran-lembaran buku, tanpa menghasilkan dialektika berpikir.

Albert Einstein pernah berkata, “The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library.” Di era Indonesia Emas, perpustakaan—baik fisik maupun digital—harus menjadi ruang hidup yang akrab bagi warga.

Jika Asta Cita ingin benar-benar menjelma menjadi kenyataan, membaca harus ditempatkan sebagai kebiasaan nasional. Setahun pertama pemerintahan Prabowo telah memberi sinyal awal. Tantangannya kini adalah konsistensi, keberlanjutan, dan keberanian menjadikan literasi sebagai agenda strategis bangsa.

Sebab, masa depan Indonesia, pada akhirnya, akan ditentukan oleh seberapa jauh rakyatnya membaca dunia dan memahami dirinya sendiri. Adapun membaca buku, adalah bagian dari jangkar—media untuk memahami semua dengan ilmu pengetahuan.