Umat Islam Indonesia terbiasa mengawali Ramadhan serta merayakan Idul Fitri dan Idul Adha secara berbeda. Namun, potensi perbedaan itu akan semakin kerap terjadi pada masa depan.
Karena itu, pemimpin agama dan umat dituntut untuk bisa lebih dewasa menyikapi perbedaan yang terjadi. Perbedaan tidak perlu dimaknai sebagai sumber konflik, tetapi ijtihad untuk menyatukan kalender Islam.
Ramadhan 1447 Hijriah/2026 di Indonesia dipastikan akan dimulai secara berbeda. Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan akan berlangsung pada Rabu (18/2/2026).
Meski pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan sejumlah organisasi Islam lain masih menunggu hasil pengamatan atau rukyat hilal dan sidang isbat, hampir dipastikan Ramadhan akan dimulai Kamis (19/2/2026).
Sementara Persatuan Islam (Persis) yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan (month) Hirjiah, sama seperti cara yang dilakukan Muhammadiyah, sudah menetapkan 1 Ramadhan pada Kamis (19/2/2026).
Meski memakai hisab murni, Persis memakai kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura (MABIMS) dalam penentuan awal bulan Hijriah, sama seperti yang dipedomani Pemerintah Indonesia, NU, dan ormas lain.
Berdasarkan data posisi bulan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ijtimak atau konjungsi awal Ramadhan 1447 terjadi pada Selasa (17/2/2026) yang bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H pukul 12.01 waktu universal (UT) atau 19.01 WIB. Ijtimak merupakan kesegarisan Matahari, Bulan (moon), dan Bumi yang menandai dimulainya fase Bulan baru.
Data BMKG juga menyebut, pada Selasa (17/2/2026) Matahari terbenam di Indonesia antara pukul 17.57 WIT di Jayapura (Papua) dan pukul 18.51 WIB di Banda Aceh, Aceh. Artinya, saat maghrib di seluruh Indonesia, konjungsi belum terjadi.
Saat itu, Bulan akan terbenam lebih dulu dibandingkan Matahari. Padahal, salah satu tanda terbentuknya fase Bulan baru adalah Matahari yang tenggelam lebih dulu daripada Bulan. Dengan demikian, fase Bulan yang berlangsung saat itu masih fase Bulan tua.
Dari posisi Bulan pun, saat Matahari terbenam pada Selasa (17/2/2026), Bulan di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian antara minus 2,41 derajat di Jayapura dan minus 0,93 derajat di Tua Pejat, Sumatera Barat. Sementara elongasi Bulan berkisar 0,94 derajat di Banda Aceh hingga 1,89 derajat di Jayapura.
Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan akan berlangsung pada Rabu (18/2/2026). Meski pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan sejumlah organisasi Islam lain masih menunggu hasil pengamatan atau rukyat hilal dan sidang isbat, hampir dipastikan Ramadhan akan dimulai Kamis (19/2/2026).
Posisi hilal pada Selasa (17/2/2026) petang belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Kriteria ini mensyaratkan awal bulan hijriah akan dimulai jika ijtimak berlangsung sebelum Matahari terbenam dan saat Matahari terbenam setelah ijtimak, posisi hilal sudah mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Dengan demikian, umur bulan Syakban 1447 akan digenapkan menjadi 30 hari sehingga 1 Ramadhan 1447 jatuh pada Kamis (19/2/2026). Karena awal hari dalam kalender Islam dimulai selepas Matahari terbenam, masyarakat sudah bisa menjalankan shalat Tarawih pada Rabu (18/2/2026) malam.
Meski keputusan ini harus menunggu rukyat atau pengamatan hilal pada Selasa petang, hilal dipastikan tidak akan bisa diamati karena posisi hilal masih di bawah ufuk. Kalaupun ada kesaksian melihat hilal, khususnya dari perukyat tradisional, sidang isbat dipastikan akan menolak kesaksian tersebut karena hilal saat itu belum terbentuk di Indonesia, masih fase Bulan tua.
”Karena panjang bulan dalam penanggalan Hijriah tidak mungkin kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari, maka sidang isbat pada Selasa (17/2/2026) petang hampir dipastikan akan mengumumkan 1 Ramadhan pada Kamis (19/2/2026),” kata Ketua Pusat Unggulan Sains Data Astronomi dan Polusi Cahaya Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Judhistira Aria Utama, Minggu (15/2/2026).
Sementara itu, Muhammadiyah mulai tahun 1447 ini meninggalkan konsep wujudul hilal atau asal terbentuknya hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah dan menggantikannya dengan konsep visibilitas hilal atau imkan rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal. Konsep ini sama dengan yang digunakan Kemenag dan ormas-ormas Islam lain.
Bedanya, visibilitas hilal sebagai awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kriteria KHGT ini menyebut awal bulan akan dimulai jika sebelum pukul 24.00 waktu universal (UT), saat Matahari terbenam di mana pun di seluruh dunia, hilal sudah mencapai ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
Muhammadiyah mulai tahun 1447 ini meninggalkan konsep wujudul hilal atau asal terbenuknya hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah dan menggantikannya dengan konsep visibilitas hilal atau imkan rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal.
Jika syarat tinggi dan elongasi hilal itu terjadi sesudah pukul 24.00 UT, awal bulan hijriah tetap akan dimulai jika ijtimak di Selandia Baru berlangsung sebelum fajar terbit.
Dengan syarat tersebut, pada Selasa (17/2/2026) ijtimak berlangsung sebelum pukul 24.00 UT. Tinggi dan elongasi hilal yang sudah memenuhi syarat tersebut terjadi di ujung baratdaya Alaska, Amerika Serikat.
Dengan demikian, dalam KHGT, 1 Ramadhan 1447 akan dimulai pada Rabu (18/2/2026) dan umur bulan Syakban 1447 hanya 29 hari, bukan 30 hari seperti ketetapan pemerintah atau ormas lain.
Meski umat Islam Indonesia sudah terbiasa menghadapi perbedaan dalam mengawali Ramadhan, Syawal, Dzulhijah atau bulan ke-9, ke-10 dan ke-12 dalam kalender Islam, perbedaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena Muhammadiyah sudah beralih dari konsep wujudul hilal ke KHGT.
Seperti diperkirakan sejak semula, penerapan KHGT akan membuat perbedaan awal bulan Hijriah makin sering terjadi.
”Jika selama ini masyarakat berbeda di awal Ramadhan dan memasuki awal Syawal secara bersamaan atau sebaliknya, ke depan akan sangat mungkin masyarakat mengalami perbedaan dalam mengawali Ramadhan dan merayakan Idul Fitri sekaligus,” kata Direktur Rukyatul Hilal Indonesia Mutoha Arkanuddin di Yogyakarta.
Penggunaan KHGT merupakan ikhtiar Muhammadiyah untuk mewujudkan unifikasi kalender Islam global. Langkah ini sebenarnya positif dalam upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia karena membuat ormas-ormas Islam besar akan menggunakan konsep awal bulan Hijriah yang sama, yaitu visibilitas hilal.
Dengan demikian, apa pun cara yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah, apakah hanya hisab atau harus diverifikasi dengan rukyat terlebih dahulu, semua bisa menghasilkan awal bulan Hijriah yang sama. Potensi perbedaan akan sedikit terbuka karena kriteria yang digunakan belum padu, yaitu kriteria baru MABIMS dan KHGT.
Seperti diperkirakan sejak semula, penerapan KHGT akan membuat perbedaan awal bulan Hijriah makin sering terjadi.
Meski demikian, KHGT ini menggunakan matla’ atau wilayah global yang diukur menggunakan batas garis batas tanggal internasional yang terletak di tengah Samudra Pasifik.
Hal ini berarti, mulai dari wilayah paling timur, yaitu Kiribati hingga wilayah paling barat, yaitu Samoa Amerika, semua dianggap sebagai satu wilayah meski terbagi dalam 24 zona waktu.
Sementara pemerintah dan ormas Islam lain memakai acuan wilayah nasional atau Indonesia yang hanya terdiri dari tiga zona waktu.
Perbedaan wilayah itulah yang membuat beda awal bulan Hijriah di Indonesia ke depan akan semakin sering terjadi. Terlebih wilayah Indonesia di bagian timur akan senantiasa tertinggal jika hilal teramati di wilayah barat.
Dalam KHGT, meski hilal hanya bisa diamati di wilayah Amerika dan hilal di Indonesia masih di bawah ufuk, Amerika ataupun Indonesia akan memasuki awal bulan Hijriah secara bersamaan.
”Kondisi itulah yang akhirnya makin memperlebar perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia,” tambah Mutoha.
Karena itu, perbedaan awal bulan Hijriah yang akan semakin sering terjadi itu perlu disikapi secara dewasa. Pimpinan umat, ormas Islam, ataupun tokoh-tokoh masyarakat perlu mengajak umat untuk bisa menyikapi perbedaan dengan penghargaan dan penghormatan atas pilihan kelompok umat Islam yang lain.
Perbedaan penentuan awal bulan Hijriah itu terjadi dalam kerangka ijtihad yang dianjurkan dalam syariat agama. Mereka yang salah mendapatkan satu pahala dan yang benar memperoleh dua pahala. Karena itu, pilihan untuk menggunakan kriteria baru MABIMS versi pemerintah, NU, Persis, dan ormas lain atau kriteria KHGT ala Muhammadiyah tidak perlu dipertentangkan.
”Perbedaan yang terjadi tidak perlu dimaknai sebagai sumber konflik, tetapi sebagai sesuatu yang wajar yang memang diberi ruang dalam fikih (hukum agama) melalui ijtihad,” ujar Judhistira.
Semua kriteria yang digunakan sama-sama disusun berdasarkan dalil agama dan data ilmiah yang teruji. Dengan demikian, tidak perlu dipertentangkan lagi siapa yang benar dan salah, serta tidak perlu ada lagi yang merasa paling benar di atas kelompok lain.
Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi tentang sistem kalender Islam yang memiliki aturan berbeda dengan kalender Masehi perlu terus disosialisasikan. Harus diakui, pemakaian kalender Islam di kalangan umat Islam Indonesia masih sangat terbatas, umumnya hanya di lingkup ormas Islam, pesantren, dan sebagian kecil institusi lain.
Akibatnya, perdebatan yang muncul di masyarakat awam dan media sosial tentang penentuan awal bulan kalender Hijriah sering kali tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kalender Islam, tetapi lebih mengutamakan ego tiap-tiap ormasnya.
Kalaupun tidak mengikuti ormas keagamaan tertentu, Mutoha menilai, keputusan pemerintah bisa dipakai acuan. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama terdiri dari ulama, ahli falak, astronom, dan berbagai ahli lain yang kompeten. Anjuran untuk mengikuti pemerintah atau ulil amri pun ada dalam ajaran agama.
Semua umat Islam tentu ingin memiliki satu kalender Islam yang terprediksi dan memberi kepastian. Namun, cita-cita itu akan sangat sulit diwujudkan, bahkan di lingkup nasional yang jauh lebih kecil dibandingkan skala global, jika masing-masing pihak tetap kukuh dengan ego dan kepentingan politiknya masing-masing.
