Prabowo Terbang ke AS Bahas Tarif, Isu Industrialisasi Nasional Harus Diutamakan

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti  agar negosiasi tarif Amerika Serikat (AS) berfokus pada agenda industrialisasi nasional, bukan ekspor bahan mentah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai penekanan Presiden Prabowo dalam perundingan kebijakan perdagangan, khususnya dengan AS, seharusnya terintegrasi kuat dengan kebijakan industri dalam negeri.

Menurut Faisal, perundingan yang mencakup kerja sama perdagangan, ekspor-impor, hingga isu tarif dan nontarif seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Dia menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS justru menginginkan akses penuh terhadap critical minerals Indonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuh critical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Faisal membandingkan dengan pendekatan China yang berinvestasi pada industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tinggi, setidaknya terdapat pembangunan industri dan peningkatan nilai tambah.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan akses pasar ke AS seharusnya mencakup produk manufaktur dan produk bernilai tambah, bukan hanya sebatas bahan mentah alias komoditas.

“Kalau itu terjadi maka berarti kan kita dirugikan, bukan diuntungkan. Nah ini yang harus dinegosiasikan dalam hal teknisnya nanti dengan pihak Amerika Serikat supaya yang diberikan dispensasi itu juga sampai kepada produk dalam [hilirisasi],” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama perihal perundingan tarif dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Negara RI juga menggarisbawahi bahwa setiap proses perundingan ekonomi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sssegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).