Ramadhan: Momentum Jihad Anti Korupsi

Jakarta -

Bulan penuh ampunan telah tiba. Di berbagai pelosok negeri menyambut kedatangan tamu mulia. Ramadhan adalah momentum untuk meningkatkan spiritualitas diri sekaligus kesalehan sosial. Karena itu, bagi orang beriman tidak elok melumuri Ramadhan dan bulan setelahnya dengan praktik korupsi.

Ramadhan tidak hanya sekadar menahan perut dari rasa lapar tetapi juga menekan sikap rakus atas materi ilegal. Praktik lancung suap dan gratifikasi di lingkaran birokrasi sudah sepatutnya diperangi dan dilawan bersama sebagai manifestasi jihad anti korupsi.

Dalam momentum ini, kegiatan tadarus anti korupsi patut digaungkan di setiap rumah ibadah guna mengingatkan kembali bahaya laten perbuatan rasuah. Kultum (kuliah tujuh menit) anti korupsi perlu diorasikan di atas mimbar untuk menegaskan bahwa korupsi termasuk dosa besar yang patut dijauhi.

Safari Ramadhan yang selama ini membahas topik keagamaan perlu dielaborasi materi anti korupsi guna menyegarkan kembali ingatan anak bangsa bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini telah mengidap penyakit akut rasuah stadium 4.

Nawaitu pemberantasan korupsi harus dimulai setiap warga negara dari anak-anak hingga orang tua. Tugas mulia ini tidak hanya dibebankan di pundak para tokoh agama, para sarjana pun harus turun gunung ambil bagian menggelorakan jihad anti korupsi di ruang publik sehingga akan terbangun kepedulian kolektif terhadap isu ini.

Terapi Kerakusan

Ramadhan adalah katalisator perbaikan sekaligus muhasabah diri bagi perilaku korup. Ramadhan mengajak para aktor korupsi untuk berpikir, selalu menghitung dampak negatif akibat perbuatannya dan segera menyadari bahwa kerakusan yang dipeluk erat perlu segera diobati. Akal bulus yang lalu biarlah berlalu. Mulai menata diri kembali dengan tekad yang kuat.

Ramadhan mengerem tuas kerakusan duniawi. Sebab, kerakusan atas duniawi akan menjebloskan kepada kebinasaan. Sebagaimana Al-Ghazali menjelaskan seorang hamba akan meraih kebenaran dan mencapai predikat ma'rifatullah ketika dirinya keluar dari kungkungan fanatisme dan tipu muslihat duniawi (Al-Ghazali, Meretas Jalan Kebenaran, 2003).

Dengan terapi kerakusan, mereka kembali siuman dan segera bangkit ke jalan yang benar, menyudahi kelakuan busuknya. Karena itu, jihad anti korupsi di ruang publik tidak boleh padam, tidak ada masa kadaluwarsa serta harus didukung sebab perilaku koruptif adalah kejahatan kemanusiaan yang awet membayangi negeri ini.

Mengajarkan Kejujuran

Korupsi yang terjadi di area gelap bisa dikendalikan risikonya jika kita menyoroti area gelap tersebut. Cara lama, pemahaman usang, doktrin abad 20, tidak perlu dipeluk erat-erat jika terjadinya risiko berulang kembali. Kita harus belajar dari setiap terjadinya risiko, jika mau selamat.

Senjata abad 20 tidak lagi relevan untuk memerangi pola korupsi abad 21 yang semakin sophisticated. Ramadhan mengajarkan kita agar senantiasa pandai membaca konteks. Pola korupsi yang berubah setiap saat harus direspons cepat sehingga mampu mengendalikan itu secara tepat.

Persoalannya adalah lingkaran birokrasi selalu surplus ucapan namun defisit tindakan. Karena itu, elit birokrat sebaiknya mengambil tindakan bukan sekadar kecaman. Tindakan nyata lebih ampuh untuk mengajarkan mereka kemana mereka harus kembali.

Audit Relasi

Salah satu aspek paling berpengaruh terhadap perilaku tercela para birokrat adalah lingkaran pertemanan dan gaya hidup. Teman yang baik akan mengajak kepada kebaikan, begitupun sebaliknya. Semakin banyak teman maka semakin banyak kepentingan dan semakin banyak kepentingan maka semakin banyak potensi korupsi.

Korupsi tidak dilakukan secara mandiri melainkan berjamaah. Jika satu koruptor tertangkap maka ada indikasi keterlibatan pihak lainnya. Inilah yang disebut dengan pohon risiko, dimana antar bagian kerja saling terkait.

Pembatasan relasi bagi elit birokrat merupakan sine qua non dalam rangka mitigasi kasus korupsi yang melilit lingkaran pertemanan. Idealnya, semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin sepi dan asing sehingga terhindar dari berbagai proposal kepentingan.

Pemantauan lingkungan dan pertemanan mutlak dilakukan saat ini. Elit birokrat harus semakin terisolasi dari lingkungan dan interpersonal guna menutup celah masuknya berbagai tawaran yang menggiurkan.

Tugas Masyarakat Sipil

Ramadhan adalah tonggak perbaikan bersama bagi kalangan birokrat dan masyarakat sipil. Birokrat tidak rakus meminta dan menerima sedangkan masyarakat tidak genit menawarkan dan menggoda.

Momentum ini mendorong masyarakat sipil untuk melaporkan (whistleblower), membongkar atau membuka "bau tidak sedap" yang dilakukan birokrat kerah putih. Dalam konteks perbaikan birokrasi, berani lapor atas kemungkaran adalah halal hakiki yang bersifat mandatori.

Publik yang berpangku tangan, enggan melaporkan kemungkaran kerah putih akan berpengaruh terhadap persentase pahala ibadahnya terlebih saat Ramadhan ini. Karena diam melihat kemungkaran adalah kemaksiatan itu sendiri.

Aparat juga tidak boleh loyo mengungkap jaringan korupsi. Justru momentum ini menjadi ajang perhelatan atau unjuk gigi keberanian menggebuk tikus koruptor yang masih berkeliaran di balik meja kerja.

Publik pun tidak boleh tinggal diam, ikut andil berjibaku perang melawan korupsi. Meskipun peluit belum ditiup, publik dapat memulainya.

Dengan demikian, Ramadhan bukan alasan menutupi bau busuk korupsi, justru meningkatkan spirit untuk mengungkap kasus kakap sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta sekaligus pengabdian kepada negara.

Ahmad Syahrus Sikti. Hakim Yustisial Badan Pengawas Mahkamah Agung. Penulis dan Pengajar Universitas Terbuka.

(rdp/imk)