Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah daerah (pemda) aktif melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini disampaikan usai menggelar rapat koordinasi terkait PBI JKN bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Anggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Murni.
Dia menjelaskan penonaktifan PBI JKN yang sebelumnya ramai dipersoalkan, dilakukan untuk menyesuaikan data penerima yang sudah mampu secara ekonomi.
“Kepada pemerintah daerah, apabila ada penerima bantuan iuran yang dicoret karena tidak berhak menerima, maka ini sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2026).
“Dalam konteks yang berhak menerima bantuan ini, kami membutuhkan konsolidasi terus menerus terutama pihak kepala daerah untuk lebih proaktif lagi, terutama dalam pembaruan data,” sambungnya.
Di sisi lain, Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah membuka tiga cara pengajuan sanggah dan reaktivasi bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria, tetapi terhapus dari daftar PBI.
Yakni, melalui laman Cek Bansos, call center, dan layanan WhatsApp resmi Kementerian Sosial.
“Jadi amat sangat clear bahwa masyarakat pun bisa melakukan updating desilnya melalui cek bansos melalui fitur pemutakhiran desil,” kata Cak Imin.
“Ini penting untuk kepala desa, untuk kepala daerah supaya betul-betul pro aktif mendeteksi warganya agar desil yang terus berubah dan dinamis ini menjadi amanat penting supaya tidak terjadi kesalahan,” pungkasnya. (saa/iwh)
