Nahdlatul Ulama (NU) seringkali didefinisikan sebagai benteng moderasi beragama (wasathiyah) di Indonesia. Dengan fondasi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) An-Nahdliyah, NU mengusung prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleran). Secara teoritis dan teologis, ini adalah doktrin emas yang ideal.
Namun, ketika gagasan ini turun ke bumi, bertarung dalam kenyataan lapangan (ground reality) kehidupan warga nahdliyin, moderasi seringkali hanya menjadi jargon indah, atau bahkan sekadar slogan politik keagamaan. Terdapat jurang yang lebar antara apa yang dipidatokan kiai di panggung dengan apa yang dipraktikkan jamaah di akar rumput.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa moderasi dan toleransi di tingkat akar rumput Nahdliyin masih rapuh. Bukti paling nyata adalah mudahnya sekelompok warga atau oknum anggota ormas di bawah naungan NU membubarkan pengajian, kajian, atau kegiatan keagamaan yang dianggap berbeda madzhab atau aliran.
Seringkali, narasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan ini adalah "menjaga NKRI", "anti-wahabisme", "anti-nasabisme", atau tuduhan "khilafah". Padahal, jika diselisik lebih dalam, perbedaan keagamaan tersebut seringkali bersifat furu'iyah (cabang fikih), bukan ushuliyah (pokok agama).
Contoh nyata adalah sering ada ketegangan dalam acara keaagamaan. Bahkan, kegiatan yang "tidak semadzhab" atau tidak sesuai dengan tradisi nahdliyin di daerah tertentu seringkali mendapat perlakuan intimidatif. Tindakan pembubaran ini, ironisnya, dilakukan oleh pihak yang mengklaim diri moderat, namun memaksakan pahamnya sendiri (monopoli kebenaran) dan tidak siap dengan perbedaan.
Ketika perbedaan dianggap kesalahan, dan kesalahan dibalas dengan kekerasan (baik fisik maupun verbal), maka tasamuh (toleransi) telah gugur. Di sini, moderasi beragama kehilangan nyawanya, menjadi sekadar alat identitas ("kami moderat, mereka ekstrem") tanpa perilaku moderat itu sendiri.
Mengapa hal tersebut mudai terjadi? Sebab utamanya adalah kurikulum pendidikan keagamaan di sebagian besar pesantren tradisional yang masih monokultur. Meskipun dalam Qonun Asasi NU mengakui 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), pada praktiknya, studi di pesantren masih sangat dominan Syafiiyah.
Santri jarang diperkenalkan secara mendalam pada perbandingan mazhab (Fiqh Muqaran), Milal wan Nihal (studi aliran), atau sejarah pemikiran Islam yang beragam. Akibatnya, santri tumbuh dengan pandangan bahwa Islam adalah apa yang tertulis di kitab kuning kurikulumnya saja.
Hal tersebut diperparah dengan pepatah "Adab di atas Ilmu", yang sering disalahpahami. Dalam konteks ini, ilmu yang dangkal justru memicu kebodohan yang merasa benar sendiri. Toleransi sejati tidak lahir dari ketidaktahuan (ignorance), melainkan dari kedalaman ilmu (knowledge).
Saat seseorang tidak memiliki cakrawala ilmu yang luas, ia akan takut pada perbedaan dan cenderung memusuhi yang berbeda. Padahal ilmu itu cahaya (nur), sedangkan bodoh adalah gelap gulita (zhulumat). Ketika pengetahuan agama terbatas, yang muncul adalah fanatisme buta (ashabiyah), bukan inklusivitas.
Langkah Starategis dan Taktis
Untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan realita ini, PBNU harus berani mengambil langkah berani sebagai regulator pendidikan, bukan hanya penggerak massa. NU harus menjembatani lebih banyak kader pesantren untuk kuliah di pusat-pusat keilmuan moderat di Timur Tengah, seperti Al-Azhar (Mesir), Zaituna (Tunisia), dan Universitas Al-Qarawiyyin (Maroko).
Di Al-Azhar, misalnya, kurikulumnya benar-benar beragam, di mana santri mempelajari empat mazhab fikih secara seimbang dan mempraktikkannya dalam keseharian. Mereka hidup berdampingan dengan penganut mazhab lain tanpa merasa terancam.
Masalahnya, PB NU saat ini masih minim memfasilitasi beasiswa tersebut. Jumlah beasiswa ke Al-Azhar hanya sekitar 30 orang, Maroko sekitar 20 orang.
Angka ini kalah jauh jika dibandingkan dengan satu lembaga atau pesantren modern seperti Gontor yang mendapatkan beasiswa full dari Al Azhar untuk 100 orang dan 230 orang untuk beasiswa pendidikan tiap tahunnya. Harusnya PBNU yang menaungi ribuan pesantren mendapatkan ribuan beasiswa santri terutama ke Al Azhar.
Para alumni Timur Tengah ini nantinya diharapkan membawa kurikulum "moderasinya" ke pesantren-pesantren NU. Mereka harus mengajarkan perbandingan mazhab, agar santri mengerti bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bukan kesalahan yang harus dibubarkan. Toleransi dan moderasi beragama harus lahir dari ilmu yang komprehensif, bukan dari tekanan jargon.
Mengembalikan "Ilmu" sebagai Basis Toleransi
Toleransi dan moderasi beragama bukanlah kelemahan aqidah, melainkan kekuatan intelektual. Selama nahdliyin di akar rumput masih menganggap perbedaan adalah ancaman, dan selama pendidikan pesantren belum sepenuhnya membuka diri pada perbandingan mazhab secara luas, maka moderasi beragama akan tetap menjadi jargon.
Siapapun nahkodahnya nanti, NU harus berani berbenah, meningkatkan kualitas ilmu warganya, dan memfasilitasi kader-kader utamanya untuk belajar ke tempat yang tepat. Ilmu adalah cahaya. Mari jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi perbedaan, bukan gelap yang membutakan. Wallahu'alam bishawab.
Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
(rfs/rfs)
