Beberapa bulan terakhir, perbincangan tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) hampir selalu berhenti pada dua hal: menu dan anggaran. Ada yang memperdebatkan nilai gizinya, ada pula yang mengkhawatirkan biayanya.
Di waktu yang sama muncul pula hiruk-pikuk lain, mulai dari kekhawatiran kebersihan dapur, kasus keracunan yang sempat ramai diberitakan, hingga berbagai cerita pelaksanaan di lapangan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang masuk pembahasan: dampak ekonominya.
Tulisan ini hanya sebagai ajakan untuk melihat program yang kontroversial, sekaligus sederhana ini, dari sudut pandang lain. Bukan gizi, melainkan ekonomi.
Sebagai catatan, saya memang memiliki potensi bias. Saya termasuk mitra BGN sebagai salah satu investor pemilik dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Namun, tulisan ini bukan mewakili pemerintah ataupun lembaga apa pun, melainkan pengamatan pribadi atas apa yang saya lihat sendiri di lapangan.
Hingga awal 2026, dilaporkan lebih dari 25.000 SPPG—atau dapur penyedia MBG—telah beroperasi di berbagai daerah dari target sekitar 35.000 dapur di seluruh Indonesia. Angka ini terdengar seperti statistik administratif. Namun, ketika diterjemahkan ke aktivitas nyata, setiap dapur ternyata lebih menyerupai unit usaha kecil yang hidup setiap hari.
Saya sempat mencoba menghitung secara sederhana.
Satu dapur SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 35 sampai 50 orang. Bukan pekerja dengan spesialisasi tinggi, melainkan koki, asisten dapur, bagian pengemasan, distribusi, kebersihan, dan administrasi.
Jika satu dapur menampung minimal 35 tenaga kerja usia produktif dan jumlahnya sudah lebih dari 25 ribu unit, program ini setidaknya telah membuka sekitar 875 ribu lapangan kerja langsung. Angka itu masih hitungan konservatif.
Ada satu hal lain yang menarik. Sebagian besar posisi di dapur tidak mensyaratkan ijazah formal tertentu, kecuali untuk fungsi khusus seperti ahli gizi, administrasi, dan akuntansi. Artinya, banyak pekerjaan di dalam SPPG dapat diakses oleh tenaga kerja yang selama ini sulit masuk ke dalam pasar kerja formal.
Bagi sebagian orang dengan latar pendidikan SMP, bahkan SD, kesempatan memperoleh penghasilan setara UMR menjadi sesuatu yang jarang mereka temui. Bahkan, di banyak tempat, posisi pekerjaan dasar seperti petugas kebersihan saja sering kali masih mensyaratkan lulusan SMA.
Oleh karena itu, bagi sebagian keluarga, keberadaan dapur ini bukan sekadar peluang kerja, melainkan juga ruang masuk pertama ke penghasilan yang lebih stabil.
Kemudian saya membayangkan: bagaimana jika target sekitar 35 ribu dapur benar-benar tercapai. Dengan asumsi satu dapur mempekerjakan 35 sampai 50 orang, jumlah pekerja langsungnya berada di kisaran 1,2 hingga 1,75 juta orang.
Dan ini masih belum menghitung efek ikutannya: pemasok beras, peternak ayam dan telur, pedagang sayur, distributor bahan makanan, hingga distribusi harian yang bergerak karena dapur harus beroperasi setiap hari sekolah.
Di titik ini saya cukup terkejut. Ternyata, program MBG—yang selama ini dipersepsikan sebagai bantuan makan untuk siswa—pada saat yang sama menjadi sumber penghasilan rutin bagi ratusan ribu orang dewasa.
Lalu, siapa yang paling banyak menerima manfaatnya?
Dari pengamatan saya, ada dua kelompok besar: kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kelas menengah banyak berperan sebagai mitra pengelola dapur. Mereka bukan korporasi besar, melainkan individu atau kelompok kecil yang membuka SPPG, baik secara perorangan maupun patungan. Secara ekonomi, mereka berperan sebagai pengelola sekaligus penanggung operasional harian.
Saya sendiri merasakan bagian itu. Sejak pandemi Covid, mencari kepastian penghasilan yang stabil tidak selalu mudah. Biaya hidup meningkat, ditambah lagi kewajiban perpajakan tetap berjalan dan bahkan meningkat, membuat kelompok menengah sering berada di posisi yang unik: tidak termasuk penerima bantuan, tetapi juga belum cukup aman secara ekonomi.
Singkat cerita, ketika muncul peluang membentuk SPPG mitra BGN, saya bersama beberapa teman memutuskan untuk iuran bersama dan berharap dari sana muncul perbaikan ekonomi yang sempat porak-poranda dihantam situasi beberapa tahun sebelumnya.
Ternyata, pengalaman seperti ini tidak hanya dirasakan oleh saya. Saya bertemu banyak kawan dengan cerita serupa. Ada pemilik katering yang sempat kehilangan pesanan setelah pandemi dan mencoba bangkit lewat dapur SPPG. Ada pula pengusaha batik dan sarung yang penjualannya menurun beberapa tahun terakhir, lalu beralih menjadi mitra BGN. Bagi sebagian dari mereka, program ini bukan sekadar peluang usaha baru, melainkan juga ruang ekonomi yang memberi kepastian aktivitas harian.
Kemudian, setelah mengamati lebih dekat, saya kembali terkejut saat menyadari bahwa hampir semua yang terlibat dalam program ini justru pengusaha kecil: mulai dari pemasok sayur pasar lokal, pedagang telur, penggilingan beras sekitar, hingga tenaga dapur dari lingkungan sekitar. Tidak tampak korporasi besar yang dominan. Yang bergerak justru masyarakat biasa.
Pengalaman-pengalaman kecil itu mengubah cara saya melihat program ini. Ternyata, yang berjalan bukan sekadar distribusi makanan ke sekolah, melainkan juga jaringan aktivitas ekonomi lokal yang hidup setiap pagi.
Manfaat langsung bahkan lebih cepat terasa pada masyarakat berpenghasilan rendah. Pekerjaan yang muncul bukan pekerjaan dengan syarat pendidikan tinggi, melainkan pekerjaan yang sebelumnya sering tidak stabil: pencuci ompreng, tenaga persiapan bahan, bagian pengemasan, pengantar makanan, sopir distribusi, hingga petugas keamanan dan kebersihan. Bagi banyak rumah tangga, hal ini bukan hanya tambahan penghasilan, melainkan juga perubahan dari pendapatan harian yang tidak menentu menjadi penghasilan bulanan.
Yang menarik, ini bukan pekerjaan sementara. Ini merupakan pekerjaan harian. Dapur harus memasak setiap hari sekolah.
Namun, efeknya tidak berhenti di dapur.
Dapur tidak bisa menyimpan makanan matang lama. Ia harus membeli bahan segar terus-menerus: beras, telur, ayam, sayur, buah, dan bumbu hampir setiap hari. Di titik ini, program makan berubah bentuk. Ia tidak hanya memberi makan, tetapi juga menciptakan pembeli tetap bagi sektor pangan lokal.
Bagi pelaku usaha kecil, masalah utama sering kali bukan produksi, melainkan kepastian pasar. Banyak petani bisa menanam, banyak pedagang bisa menyediakan, tetapi mereka tidak pernah tahu siapa yang akan membeli besok. SPPG bekerja sebaliknya. Ia membutuhkan pasokan setiap hari.
Uang negara yang biasanya terasa jauh sebagai angka anggaran hadir sebagai transaksi harian di pasar lokal: dari dapur ke pemasok, dari pemasok ke petani, lalu kembali menjadi konsumsi rumah tangga.
Dari sesuatu yang semula hanya angka di dokumen kebijakan, ia berubah menjadi asap dapur yang benar-benar mengepul setiap pagi.
Di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, kekhawatiran perlambatan ekonomi, dan rasa tidak pasti yang masih dirasakan banyak rumah tangga sejak pandemi, keberadaan aktivitas ekonomi yang rutin sering kali menjadi lebih berarti daripada sekadar angka pertumbuhan.
Dalam konteks itu, program ini tidak hanya berbicara tentang anak yang makan di sekolah, gizi, dan pendidikan, tetapi juga tentang banyak orang yang akhirnya memiliki kepastian penghasilan.
Tulisan ini tentu bukan untuk mengakhiri perdebatan tentang program ini. Ia hanya sebagai ajakan untuk melihat program MBG dari kacamata lain, yaitu dampak ekonominya.
Tentunya, program ini perlu diawasi bersama. Saya setuju bahwa mutu dan kualitasnya harus terus ditingkatkan. Namun, fakta bahwa roda ekonomi ikut bergerak di belakangnya juga tidak sepatutnya dianggap remeh.
