Sejumlah pimpinan komisi di DPR menyampaikan berbagai catatan terkait penanganan dan pemulihan pascabencana Aceh dan Sumatera.
Mulai dari persoalan sumber daya manusia (SDM) terdampak, anggaran kebencanaan, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembenahan data nasional.
Masukan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
DPR: Pemulihan Jangan Hanya InfrastrukturKetua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai laporan pemerintah masih terfokus pada infrastruktur dan belum menyentuh SDM terdampak.
“Kami tadi belum mendengarkan dilaporkan mengenai SDM. Yang dilaporkan baru infrastruktur. belum menyentuh SDM yang terdampak. Belum ada tunjangan apa pun. Kami mohon itu diperhatikan karena di Komisi VIII itu menjadi problem yang belum bisa diselesaikan,” ujar Marwan.
Ia juga mengingatkan agar anggaran reguler kementerian, khususnya Kementerian Agama, tidak dicampur dengan anggaran penanganan bencana.
“Yang sudah disalurkan oleh Kementerian Agama terkait yang terdampak bangunan tadi itu, baik sekolah, masjid, dan lain-lain itu, itu baru anggaran reguler. Bukan penanganan kebencanaan,” jelasnya.
“Kami khawatir nanti dianggap selesai sehingga anggaran regulernya itu terpakai untuk penanganan kebencanaan, sehingga program lain akan terkendala. Kalau bisa ya khusus penanganan infrastruktur kebencanaan ini di luar anggaran yang reguler,” lanjutnya.
Marwan menyoroti kondisi masyarakat Tapanuli Tengah yang disebut mengalami tekanan psikologis akibat bencana berulang.
“Masyarakat Tapanuli Tengah sepertinya sudah frustrasi. Secara psikologis mereka sudah terganggu. Karena sedikit saja hujan, tidak perlu terlalu deras, mereka banjir karena sungainya sudah tidak ada,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah tetap menangani wilayah tersebut dalam skema darurat, meskipun status resmi belum ditetapkan.
Pendidikan Dinilai Belum Pulih SepenuhnyaKetua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai indikator pemulihan sektor pendidikan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Karena operasional mungkin sudah berjalan, kegiatan belajar mengajar sudah terjadi, tapi di tenda dalam keadaan panas dan tidak bisa betul-betul mengikuti jam pelajaran seperti sebelumnya,” ujarnya.
Ia menyebut, revitalisasi sekolah baru sebatas penandatanganan kerja sama, sementara ribuan sekolah masih terdampak.
“Sebagian masih menumpang, dan tadi disampaikan oleh Mendikdasmen revitalisasi yang sudah PKS itu kira-kira 33% dari total 4.852 sekolah yang terdampak,” kata Hetifah.
Komisi X meminta anggaran pemulihan pendidikan juga mencakup perangkat sekolah, laboratorium, hingga dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Layanan Kesehatan dan JKN Diminta Tetap AktifWakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, memastikan jangan sampai ada kekosongan layanan kesehatan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Kami melihat langsung dan memastikan bahwa tidak ada kekosongan pelayanan kesehatan ya di daerah yang memang terdampak bencana,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengaktifan kembali layanan rutin dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) warga terdampak tetap aktif.
“Bahwa mereka bisa tetap dipastikan mungkin dikoordinasikan juga dengan BPS agar statusnya masih tetap aktif sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Mitigasi dan Infrastruktur DasarKetua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengapresiasi peran BUMN dalam penyediaan hunian sementara, namun menekankan perlunya mitigasi bencana yang lebih presisi.
Ia menyoroti persoalan listrik, BBM, dan telekomunikasi yang kerap lumpuh saat bencana.
“Sering kali kemarin menjadi sangat krusial ketika telekomunikasi enggak ada listrik, kemudian enggak ada pasokan BBM, kemudian komunikasi juga enggak bisa,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk percepatan pemulihan infrastruktur dan transportasi, terutama menjelang Lebaran.
Data Dinilai Jadi KunciAnggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai akar persoalan pemulihan terletak pada data yang belum akurat dan terintegrasi.
“Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat,” kata Rieke.
Ia mendorong penguatan sistem satu data nasional agar kebijakan dan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Kepentingan lahirnya satu data yang akurat, aktual, dan relevan bicara soal kedaulatan negara, soal kedaulatan data,” ujarnya.
DPR menilai, tanpa pembenahan data dan perhatian terhadap SDM terdampak, pemulihan pascabencana Sumatera tidak akan berjalan optimal meski pembangunan infrastruktur terus dikebut.
