Layanan pengaduan hukum yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi alias KDM, mendapat respons besar dari masyarakat. Program ini memungkinkan warga menyampaikan persoalan hukum secara langsung melalui layanan di Lembur Pakuan, Subang; hingga Gedung Sate, Bandung.
Ketua Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menyampaikan bahwa sejak layanan dibuka, antusiasme masyarakat terus meningkat. Tim hukum yang kini tersebar di 27 kabupaten/kota di Jabar bertugas menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui kedua lokasi tersebut.
“Tim kami memiliki koordinator dan unit penanganan di setiap daerah, sehingga pengaduan masyarakat dapat langsung ditangani sesuai wilayah masing-masing,” ujar Jutek dalam konferensi pers, Rabu (18/2).
Ia menjelaskan bahwa pembentukan tim hukum ini bertujuan membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum akibat keterbatasan sumber daya layanan pemerintah. Melalui kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi Jabar, tim berupaya memastikan hak-hak masyarakat dapat dipulihkan.
"Kami dapat menyasar langsung pengaduan masyarakat, dan masyarakat Jawa Barat yang begitu antusias terhadap dibukanya pelayanan hukum ini. Kami berkolaborasi erat dengan Biro Hukum Provinsi Jabar," ujarnya.
Sejak program berjalan pascapelantikan gubernur pada 20 Februari 2025, Tim Hukum Jabar Istimewa telah menangani lebih dari 2.000 perkara. Dari 1.282 kasus yang tercatat dalam periode terbaru, sekitar 40 persen merupakan sengketa agraria, termasuk konflik kepemilikan tanah, warisan, dan sengketa agraria lainnya.
Menurut Jutek, perkara agraria menjadi tantangan terbesar karena sebagian kasus telah berlangsung puluhan tahun dan membutuhkan proses hukum panjang, termasuk gugatan di pengadilan serta verifikasi administrasi yang kompleks.
“Masyarakat yang datang kepada kami rata-rata sudah berupaya menyelesaikan sendiri selama bertahun-tahun. Kami hadir untuk membantu mengawal proses hukumnya hingga tuntas,” katanya.
Tim Hukum Jabar Istimewa menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi warga yang selama ini belum tersentuh layanan bantuan hukum secara memadai.
