Bisnis.com, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membuka posko pengaduan guna menampung keluhan masyarakat mengenai dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Langkah tersebut ditempuh usai warga yang mendapati status kepesertaan BPJS milik mereka berstatus nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan pembentukan posko itu merupakan upaya pihaknya untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan di tengah rangkaian proses pemutakhiran data nasional.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat,” ujar Renny dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).
Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 1,48 juta peserta BPJS PBI JK di Provinsi Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan dampak kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis, lanjut usia, ibu hamil, serta warga lainnya yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran pemerintah.
Baca Juga
- BPS Bakal Cek ke Lapangan Data 5,9 Juta Keluarga PBI JK yang Disetop
- 45 Ribu Peserta BPJP PBI Disetop, Walkot Eri Cahyadi Imbau Warga Surabaya Tak Panik
- Ribuan Peserta PBI di Balikpapan jadi Nonaktif, BPJS Kesehatan Beri Penjelasan
Banyak warga yang dilaporkan mengalami kebingungan karena perubahan status kepesertaan tersebut baru diketahui saat akan mengakses pelayanan medis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhambatnya layanan kesehatan akibat persoalan administratif.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat, dan transparan agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan publik yang seharusnya bersifat dasar itu hanya karena persoalan pembaruan data.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi,” tegasnya.
Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, lanjut Renny, juga mendorong pembentukan posko serupa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.
"Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur juga meminta koordinasi yang intensif tetap terjalin antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan," bebernya.
Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama yang mengalami kondisi darurat medis. Persoalan administrasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data tersebut dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Pemutakhiran data jangan sampai berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan,” pungkasnya.
