Maraknya lapangan padel di sejumlah wilayah DKI Jakarta menuai sorotan lantaran mengganggu akibat bising. DPRD DKI Jakarta menegaskan izin usaha fasilitas olahraga komersial, termasuk lapangan padel, harus disertai kajian dampak lingkungan, terutama terkait kebisingan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, Fu'adi Luthfi mengatakan fenomena berkembangnya lapangan padel mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan aktif. Namun, menurutnya, perkembangan tersebut tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga sekitar.
"Fenomena berkembangnya lapangan padel di Jakarta sesungguhnya mencerminkan antusiasme masyarakat kita yang semakin tinggi terhadap gaya hidup sehat dan aktif. Sesuatu yang tentu kita sambut dengan baik bersama. Namun demikian, perkembangan ini tidak boleh mengorbankan kepentingan warga dan menimbulkan gesekan dengan kenyamanan warga sekitar," kata Fu'adi saat dihubungi, Kamis (19/2/2026).
Ia menegaskan pihaknya menyikapi keluhan warga secara serius. Sebagai wakil rakyat, DPRD berkewajiban memastikan setiap kegiatan usaha tidak mengorbankan hak warga atas ketenangan di lingkungan tempat tinggalnya.
Fu'adi mendorong Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi dan memperjelas aturan jam operasional fasilitas olahraga komersial yang berdekatan dengan kawasan permukiman. Termasuk di dalamnya standar baku mutu kebisingan yang wajib dipenuhi.
"Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi dan memperjelas aturan jam operasional fasilitas olahraga komersial yang berdekatan dengan kawasan permukiman, termasuk standar baku mutu kebisingan yang harus dipenuhi," ujarnya.
Menurutnya, bila diperlukan, revisi Peraturan Daerah (Perda) atau penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih spesifik perlu dipertimbangkan agar ada kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun warga.
"Jika memang melanggar aturan maka tutup saja," tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong dinas terkait untuk aktif melakukan pengawasan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu. Ia menekankan, izin usaha fasilitas olahraga harus disertai kajian dampak lingkungan, termasuk aspek kebisingan.
"Intinya, kami sangat mendukung pertumbuhan usaha dan aktivitas olahraga berkembang di Jakarta tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan sosial sekitar," tutupnya.
Sebelumnya, warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas sebuah lapangan padel di kawasan itu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga itu dengan memanggil stakeholder terkait.
Dilihat detikcom dalam media sosial Threads, Kamis (19/2). Seorang warga yang tinggal di kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan mengeluhkan soal kebisingan yang ditimbulkan dari usaha lapangan padel tak jauh dari rumahnya.
Dalam unggahannya, dia mengatakan suara bising dari lapangan padel itu mengganggu aktivitasnya dan warga sekitar. Dia juga sudah mengaku melaporkan keluhannya ke aplikasi JAKI dan kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, termasuk menandai akun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di media sosial, namun belum mendapat respons.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun buka suara mengenai keluhan itu. Dia mengatakan akan memanggil para pengelola dan stakeholder terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Pramono mengatakan pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh perizinan dan operasional usaha padel sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
(bel/dek)
