Masa Depan Pendidikan Pasca Davos

Jakarta -

Pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos 2026 kembali memantulkan paradoks zaman. Di satu sisi, pertemuan sekitar 3.000 pemimpin lintas negara dan lintas sektor itu menghadirkan optimisme terhadap lompatan teknologi yang menguat sebagai janji masa depan, terutama artificial intelligence atau akal imitasi (AI).

Di sisi lain, kegelisahan global justru membesar dengan fenomena ketidakpastian pekerjaan, ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga erosi kepercayaan antarnegara. Di tengah euforia inovasi itu, terselip satu pertanyaan mendasar: siapkah pendidikan kita menghadapi perubahan sebesar ini?

Dari berbagai forum di Davos tersirat satu kesadaran penting bahwa masa depan tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menavigasinya. Pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum atau serapan kerja jangka pendek, melainkan fondasi peradaban di tengah ketidakpastian global.

Tantangannya bukan hanya mencetak tenaga terampil, melainkan membentuk manusia utuh yang mampu berpikir jernih, bersikap etis, dan berdiri tegak menjaga marwah bangsa di tengah pusaran perubahan global.

Di titik inilah pendidikan akademik dan vokasi perlu berjalan seiring, saling menguatkan antara kedalaman nalar dan ketangkasan praktik, agar melahirkan insan yang profesional, berkarya nyata, dan meraih juara di kancah global.

Paradoks Kebijakan

Paradoks pertama tampak ketika pendidikan dielu-elukan sebagai kunci masa depan, tetapi belum sungguh-sungguh menjadi prioritas kebijakan anggaran. Ia lantang dalam pidato, namun membisu dalam keputusan fiskal. Pendidikan disebut investasi strategis, tetapi sering tersisih oleh kebutuhan jangka pendek yang lebih politis dan segera terlihat hasilnya.

Paradoks kedua muncul saat negara bergerak cepat mengurus makan gratis untuk urusan perut, namun lambat menguatkan pendidikan gratis untuk urusan masa depan. Pemenuhan asupan gizi memang penting, tetapi asupan nalar tak kalah mendesak. Tanpa perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, upaya memutus rantai kemiskinan akan timpang. Mengatasi dampak tanpa memperkuat akar persoalan hanya menunda masalah ke generasi berikutnya.

Paradoks ketiga terlihat dalam rencana pembangunan 10 universitas baru yang disampaikan di Davos, sementara sebagian perguruan tinggi menghadapi kelebihan kapasitas, kekurangan mahasiswa, dan penurunan kualitas. Indonesia telah memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi.

Dalam kondisi demikian, dorongan penambahan institusi berpotensi mengalahkan agenda konsolidasi dan penguatan mutu. Kuantitas kembali menonjol dibanding kualitas, padahal daya saing bangsa bertumpu pada kedalaman pengetahuan, bukan semata jumlah kampus.

Paradoks keempat terjadi ketika kampus dituntut menghasilkan riset berdampak dan solusi sosial, tetapi dukungan ekosistem belum memadai. Keterbatasan pendanaan, beban administratif, serta lemahnya hilirisasi inovasi membuat perguruan tinggi diminta berlari cepat dengan lintasan yang belum rata. Riset diharapkan menjadi lokomotif transformasi, namun bahan bakarnya sering kali terbatas.

Paradoks kelima mengemuka saat AI dipromosikan sebagai wajah masa depan, sementara literasi digital dan kesiapan kurikulum belum merata. Tanpa fondasi pendidikan yang kuat dan berkeadilan, AI berisiko memperlebar ketimpangan alih-alih menjembataninya. Teknologi yang seharusnya membebaskan justru dapat menciptakan kelompok-kelompok baru yang tertinggal.

Kedaulatan Bangsa

Kelima paradoks itu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan kurangnya wacana global, melainkan ketidaksinkronan antara narasi dan keberanian kebijakan domestik. Teknologi boleh melaju cepat, tetapi arah peradaban tetap bertumpu pada kualitas SDM. Pendidikan harus menumbuhkan nalar sistemik, yakni kemampuan memahami keterkaitan antarsektor, dampak jangka panjang inovasi, serta dimensi etik yang menyertainya.

Bagi Indonesia, pendidikan adalah ruang utama pembentukan kedaulatan. Di era yang terfragmentasi, kedaulatan tidak lagi sekadar soal wilayah dan sumber daya, melainkan kejernihan nalar kolektif serta kekuatan institusi pengetahuan.

Kampus tak cukup menjadi pabrik tenaga kerja, tetapi harus menjadi pusat gagasan yang relevan. Di sanalah ditempa insan akademis yang kritis dan berintegritas, insan pencipta yang inovatif dan transformatif, serta insan pengabdi yang setia menghadirkan kemaslahatan publik.

Pada akhirnya, masa depan pendidikan Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kemajuan teknologi mesti berpijak pada Ketuhanan, menjunjung Kemanusiaan, memperkuat Persatuan, dipandu hikmat kebijaksanaan, dan bermuara pada Keadilan Sosial. Dari kampuslah nilai-nilai itu dirawat, diinternalisasi dan diaktualisasikan melalui tridharma perguruan tinggi.

Davos memberi cermin global, tetapi arah langkah tetap kita tentukan sendiri. Pendidikan yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar pada nilai kebangsaan adalah prasyarat agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar teknologi, melainkan bangsa yang mampu mengarahkan teknologi bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

Machsus. Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

(rdp/imk)