jpnn.com, JAKARTA - Warga Bogor, khususnya masyarakat Kota Bogor menyampaikan tiga persoalan utama yang mendesak diatasi oleh Pemkot Bogor.
Adapun tiga persoalan utama itu adalah perluasan lapangan kerja, penanganan kebersihan dan sampah serta biaya pendidikan SD dan SMP.
BACA JUGA: Pemkot Bogor Didorong Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah
Demikian terungkap dari hasil Survei Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Isu Sosial Kontemporer yang dilakukan Al-gemenee Studi Club berkolaborasi dengan CV Wayang Nusantara Group.
Ketua Al-gemenee Study Club (ASC) Robby Darwis dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (19/2/2026) menyebutkan survei tersebut melibatkan 440 responden dewasa yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor dan dilaksanakan pada periode bulan November-Desember 2025.
Metode pengambilan sampel menggunakan basis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif sehingga hasil survei merepresentasikan pandangan masyarakat secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodelogis.
Robby Darwis menjelaskan salah satu temuan penting dari hasil survei ini ialah tingginya dukungan masyarakat terhadap aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik.
Mayoritas responden menyatakan setuju terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut.
Dengan demikian, ketika ditanya lebih lanjut mengenai niat ikut serta secara langsung dalam demonstrasi, hasilnya menunjukkan pola yang berbeda.
“Tidak semua responden yang menyatakan setuju dengan demonstrasi memiliki kesiapan untuk terlibat secara langsung,” ujar Robby.
Perbedaan ini menunjukkan adannya jarak antara sikap dan partisipasi secara aktual. Masyarakat pada umumnya mengakui demonstrasi sebagai hak demokrasi dan alat kontrol sosial, tetapi dalam praktiknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko sosial, kondisi ekonomi, usia, dan tanggung jawab keluarga sebelum terlibat langsung.
“Temuan penting ini sebagai sinyal bagi pemerintah kota Bogor bahwa dukungan publik terhadap aspirasi sosial tidak selalu muncul dalam bentuk aksi jalanan, tetapi dapat juga berupa opini, sikap, dan ekspektasi kebijakan,” ujar Robby Darwis.
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga: Mayoritas Merasa Stagnan
Survei ini juga menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat rumah tangga Kota Bogor.
Sebagian besar responden menilai kondisi ekonomi mereka berada pada posisi “sama saja” di bandingkan tahun sebelumnya.
Artinya, masyarakat tidak merasakan perbaikan signifikan, tetapi juga tidak mengalami penurunan drastis.
Kondisi stagnan ini memiliki implikasi sosial yang penting. Ketika pendapatan tidak meningkat sementara kebutuhan hidup terus bertambah, masyarakat menjadi semakin sensitif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan biaya hidup, lapangan kerja, dan layanan publik.
Tiga Prioritas Utama Masyarakat Kota Bogor
Dalam survei ini, responden diminta memilih tiga masalah paling mendesak yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor. Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten dan kuat.
Perluasan Lapangan Kerja
Isu perluasan lapangan kerja menempati posisi teratas sebagai prioritas masyarakat.
Masalah ini dipilih oleh responden lintas kelompok umum, dengan proporsi tinggi berada pada kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda dan usia produktif merasakan langsung tantangan memasuki dan bertahan di pasar kerja.
Lapangan kerja yang terbatas, persaingan yang ketat, serta ketidakpastian ekonomi menjadi sumber utama kecemasan sosial.
Penanganan Kebersihan dan Sampah
Masalah kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi prioritas kedua yang paling banyak disebutkan oleh responden.
Isu ini relatif merata di hampir semua kelompok umur, namun paling menonjol pada kelompok usia 36-45 tahun dan 46-55 tahun.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan perkotaan masih menjadi keluhan nyata masyarakat, terutama mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan dampak sampah terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan permukiman.
Biaya Pendidikan SD dan SMP
Isu biaya pendidikan dasar menempati posisi ketiga sebagai prioritas utama. Menariknya, perhatian ini terhadap biaya paling tinggi datang dari kelompok usia 46-55 tahun dan lebih dari 56 tahun, yang umumnya merupakan orang tua atau wali anak usia sekolah.
Hal ini menegaskan meskipun dasar sering di sebut “Gratis”, dalam praktiknya masih terdapat beban biaya yang dirasakan cukup berat oleh rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang stagnan.
Perbedaan Prioritas Berdasarkan Kelompok Umur
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa usia menjadi faktor penting dalam membentuk prioritas kebijakan masyarakat.
- Kelompok muda usia (17-35 tahun) lebih sensitif cenderung memprioritaskan lapangan kerja.
- Kelompok menengah usia (36-55 tahun) lebih sensitif terhadap kebersihan lingkungan dan stabilitas layanan publik.
- Kelompok lanjut usia (lebih dari 56 tahun) menunjukkan perhatian besar pada biaya pendidikan dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.
Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang seragam tidak akan sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih segmentasi dan responsif terhadap karakteristik masyarakat Kota Bogor.
Pesan Publik untuk Pemerintah Daerah
Secara keseluruhan, hasil survei ini menyampaikan pesan yang jelas.
Masyarakat Kota Bogor tidak apatis, mereka memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu publik, dan memiliki ekspektasi kaut terhadap peran pemerintah daerah.
Dukungan terhadap demonstrasi menunjukkan adanya kebutuhan ruang aspirasi yang kuat.
Stagnasi ekonomi mencerminkan tantangan struktural yang belum sepenuhnya terjawab. Sementara daftar prioritas kebijakan memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan solusi yang pasti, langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Dia berharap Survei ini mampu menjadi bahan refleksi, evaluasi, dan rujukan kebijakan bagi Pemerintah Kota Bogor, sekaligus menjadi dasar dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Robby menegaskan hasil survei persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap Isu Sosial Kontemporer menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data dan aspirasi publik.
“Dengan memahami suara masyarakat secara jujur dan sistematis, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Robby Darwis.
Mengenal Al-gemenee Studi Club
Al-gemenee Studi Club merupakan Yayasan yang berbadan hukum. Nama Al-gemenee Studi Club terinsiprasi dari kelas belajar prakemerdekaan.
Para cendikiawan intelektual berkumpul untuk melakukan kajian diskusi persoalan bangsa dan tantangan zaman dengan Insipirasi tersebut Robby Darwis selaku ketua Al-gemenee Study Club (ASC) mendaftarkan diri ke badan hukum sebagai bentuk legitimasi administrasi dalam menjalankan program.
Selain program diskusi dan kajian rutin sebagaimana maksud dan tujuan kelompok belajar Al-gemenee Study Club.
Awal terbentuk Al-gemenee Studi club melakukan Program Survei kebijakan publik.
Adapun beberapa persoalan yang diawali dari kajian dan diskusi, ASC melakukan verifikasi kajian dan diskusi dengan melakukan Riset, riset survei yang menggunakan Cross Sectional untuk menggambarkan persepsi masyarakat.
Alih-alih setelah melakukan Survei, ASC melakukan rilis hasil survei dengan melakukan diskusi dengan akademis dan pemangku kebijakan.
Al-gemenee studi club diinisiasi oleh para pemuda yang berawal dari kelompok belajar dan kajian, yang berlokasi di Bogor.
Hal itu sebagai bentuk kepedulian Al-gemenee studi club kepada persoalan bangsa dan melakukan kajian kritis dan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kebijakan.
Al-gemenee berkolaborasi dengan CV. Wayang Nusantara Group untuk melakukan survei dan pengolahan data sampai terbitnya rilis hasil survei.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
