Industri perbankan dinilai masih memiliki ruang yang kuat untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai.
IDXChannel - Industri perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang yang kuat untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Kendati demikian, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi permintaan (demand) seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI), Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (19/2/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer (CEO) Standard Chartered, Donny Donosepoetro.
Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan, secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan.
Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen. Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.
“Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand (permintaan),” kata Hery.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM yang semula 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.
“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada suplai dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” tutur Hery.
Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.
Hery juga menyoroti, pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.
Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.
“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hery menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini pun berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.
“Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” ujar Hery.
Sejalan dengan hal tersebut, perbankan, khususnya Himbara termasuk BRI, akan tetap berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.
“Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Hery.
(Rahmat Fiansyah/ADV)
