Megawati Soekarnoputri, Diplomasi Intelektual Perempuan di Timur Tengah

Kunjungan Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ke Riyadh pada Februari 2026 menandai peristiwa penting dalam lanskap diplomasi intelektual Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Kehadirannya di Arab Saudi setelah menyelesaikan agenda di Uni Emirat Arab menunjukkan kesinambungan aktivitas politik internasional yang tidak hanya berorientasi pada hubungan bilateral, tetapi juga pada pertukaran gagasan strategis mengenai kepemimpinan perempuan dan pembangunan negara.

Kedatangannya di Royal Terminal King Khalid International Airport disambut oleh jajaran diplomatik Indonesia serta elite politik nasional, memperlihatkan bahwa kunjungan tersebut memiliki dimensi simbolik kenegaraan sekaligus diplomasi ideologis.

Kehadiran anggota keluarga sekaligus tokoh politik nasional—seperti M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani—memperlihatkan bahwa perjalanan ini mempertegas simbol kontinuitas kepemimpinan politik Indonesia di kancah internasional.

Kehadiran tokoh partai dan pejabat diplomatik Indonesia di Riyadh menunjukkan bahwa kunjungan tersebut juga mengandung pesan diplomasi negara dan diplomasi partai yang berjalan beriringan.

Dalam konteks global yang semakin menuntut dialog lintas budaya dan peradaban, kehadiran seorang mantan kepala negara perempuan dari negara Muslim terbesar di dunia membawa makna simbolik sekaligus substantif.

Agenda utama berupa penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University menegaskan posisi Megawati sebagai figur perempuan global dari dunia Muslim yang memiliki rekam jejak kepemimpinan nasional.

Orasi ilmiah yang disampaikannya mengenai pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan negara memperlihatkan bagaimana pengalaman politik Indonesia dapat menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lain yang tengah mengalami transformasi sosial dan politik.

Dalam orasi ilmiahnya mengenai pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan negara, Megawati menekankan bahwa kualitas negara tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana perempuan terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Sudut pandang tersebut mencerminkan pengalaman empirisnya sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, sekaligus sebagai pemimpin politik yang telah melewati berbagai fase transisi demokrasi nasional.

Dalam pandangannya, negara bukan hanya sebagai struktur administratif atau instrumen kekuasaan, melainkan juga entitas peradaban yang dibangun oleh nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral kolektif.

Gagasan ini memiliki relevansi kuat dalam konteks dunia Islam kontemporer, terutama di tengah dinamika perubahan sosial dan politik yang semakin mendorong partisipasi perempuan di ruang publik. Megawati memandang bahwa keterlibatan perempuan menjadi bagian esensial dari pembangunan negara yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Negara yang mengabaikan perempuan dalam pengambilan keputusan berpotensi kehilangan keseimbangan sosial serta legitimasi moralnya. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak dapat direduksi hanya pada representasi formal dalam jabatan, tetapi juga harus mencakup keterlibatan substantif dalam perumusan kebijakan publik.

Dalam konteks pengalaman politik Indonesia, perjalanan Megawati dari anggota legislatif, pemimpin partai, wakil presiden, hingga presiden memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana perempuan dapat berkontribusi langsung terhadap kualitas pemerintahan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa inklusivitas gender berpengaruh pada efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam merespons kebutuhan sosial yang kompleks. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadi contoh konkret bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun budaya.

Dalam kajian feminisme politik, kepemimpinan perempuan dipahami sebagai proses transformasi struktur kekuasaan menuju sistem yang lebih inklusif.

Pemikiran Ann Tickner menekankan bahwa perspektif gender mampu mengubah cara negara memandang keamanan, pembangunan, dan legitimasi politik. Pengalaman Megawati sebagai presiden perempuan pertama di negara dengan populasi Muslim terbesar menghadirkan contoh konkret integrasi nilai demokrasi dan kepemimpinan perempuan.

Dalam orasi ilmiahnya, ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi negara yang ingin membangun masa depan yang berkelanjutan. Perspektif tersebut sejalan dengan teori feminisme institusional, yang melihat partisipasi perempuan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan legitimasi pemerintahan.

Penganugerahan gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia memperlihatkan adanya pengakuan internasional terhadap pengalaman Indonesia.

Dalam kerangka feminisme global, momen ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dari dunia Muslim dapat berfungsi sebagai model alternatif yang menantang stereotip tentang politik Islam sebagai ruang yang tertutup bagi perempuan.

Hal ini juga memperkuat gagasan bahwa kesetaraan gender tidak harus dipahami sebagai produk budaya Barat, tetapi sebagai nilai universal yang dapat tumbuh dari pengalaman lokal.

Pendekatan Saba Mahmood dalam kajian feminisme Islam memberikan kerangka penting untuk memahami pidato dan gagasan Megawati dalam konteks dunia Muslim. Mahmood mengkritik pandangan feminisme liberal yang menganggap kebebasan perempuan hanya dapat diukur melalui resistensi terhadap tradisi.

Ia menunjukkan bahwa agensi perempuan dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk melalui praktik religius dan komitmen terhadap nilai moral yang diyakini. Pendekatan ini relevan untuk membaca bagaimana Megawati mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan konsep amanah dan keadilan dalam tradisi Islam.

Dalam orasi ilmiahnya, Megawati berusaha menempatkan kesetaraan gender dalam kerangka etika Islam, dengan menekankan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab moral, bukan hak istimewa.

Perspektif ini sejalan dengan analisis Mahmood yang menolak dikotomi sederhana antara modernitas dan religiusitas. Dengan mengaitkan pengalaman kepemimpinannya pada nilai moral dan sejarah Islam, Megawati menghadirkan narasi yang memungkinkan perempuan Muslim berpartisipasi dalam politik tanpa harus meninggalkan identitas religiusnya.

Mahmood juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya lokal dalam membangun teori feminisme. Dalam hal ini, pengalaman Indonesia sebagai negara Muslim demokratis menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender dapat berkembang melalui proses historis yang berbeda dengan barat.

Narasi Megawati mengenai peran perempuan dalam sejarah Islam serta pentingnya tanggung jawab moral dalam kepemimpinan memperlihatkan upaya membangun model feminisme yang berakar pada nilai-nilai lokal dan religius.

Sudut pandang hubungan internasional memberikan cara pandang bahwa kunjungan Megawati mencerminkan praktik diplomasi perempuan yang menggabungkan soft power, dialog intelektual, dan pertukaran nilai.

Dalam perspektif konstruktivisme, identitas pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk norma internasional. Sebagai pemimpin perempuan dari negara Muslim demokratis, Megawati membawa narasi alternatif tentang hubungan antara Islam, modernitas, dan kepemimpinan perempuan. Narasi tersebut berkontribusi pada pembentukan norma global yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan.

Diplomasi perempuan juga memiliki dimensi simbolik yang kuat dalam membangun citra negara. Penghargaan akademik internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai negara Muslim moderat yang mampu mengintegrasikan demokrasi dengan nilai budaya lokal.

Kehadiran tokoh-tokoh politik nasional serta jajaran diplomatik Indonesia dalam acara penganugerahan memperlihatkan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan sinergi antara diplomasi negara dan diplomasi gagasan.

Dalam konteks Timur Tengah yang tengah mengalami transformasi sosial, orasi Megawati mengenai pemberdayaan perempuan memberikan kontribusi pada dialog global tentang masa depan kepemimpinan di dunia Muslim.

Dengan menekankan bahwa negara yang mengecualikan perempuan berisiko kehilangan keseimbangan moral dan sosial, ia menghadirkan argumen normatif yang relevan dengan agenda pembangunan inklusif global. Diplomasi gagasan semacam ini menjadi bagian penting dari hubungan internasional kontemporer yang semakin menekankan peran individu sebagai agen perubahan.

Salah satu aspek penting dalam orasi ilmiah Megawati adalah upayanya mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan nilai-nilai etika Islam. Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada tanggung jawab moral dan prinsip keadilan universal.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi moral Islam yang menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi. Narasi tersebut relevan dalam konteks dunia Muslim yang sering menghadapi perdebatan antara modernitas dan tradisi.

Dalam kerangka hubungan internasional berbasis peradaban, gagasan tersebut berfungsi sebagai jembatan dialog antara dunia barat dan dunia Islam.

Dengan menampilkan contoh sejarah perempuan Muslim yang berperan dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan komunitas, Megawati berusaha menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki akar historis dalam peradaban Islam.

Pendekatan ini penting dalam mereduksi polarisasi global yang sering memandang kesetaraan gender sebagai konsep yang sepenuhnya berasal dari barat.

Lebih jauh, gagasan tentang negara sebagai peradaban hidup yang bertumpu pada nilai dan tanggung jawab moral memperlihatkan perspektif filosofis yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan sosial.

Negara yang mengecualikan perempuan dari ruang publik berisiko kehilangan legitimasi moral serta daya tahan peradaban. Pandangan tersebut sejalan dengan teori pembangunan inklusif yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan nasional.