Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut dimanfaatkan oleh China untuk membangun ulang arsitektur perdagangan global mereka. Langkah ini dinilai membantu melindungi ekonomi China yang bernilai sekitar USD 19 triliun dari tekanan kebijakan AS.
Dikutip dari Reuters, Jumat (20/2), China memanfaatkan ketidakpastian tarif AS untuk mengintegrasikan basis manufaktur raksasanya ke dalam blok-blok ekonomi terbesar dunia, mulai dari Uni Eropa, negara-negara Teluk, hingga pakta perdagangan trans-Pasifik.
Berdasarkan temuan Reuters, terdapat dorongan sistematis dari para penasihat kebijakan China untuk merekayasa balik kebijakan dagang AS sekaligus menetralisir strategi pembatasan Washington terhadap Beijing.
Manuver tersebut mulai terlihat pada kesepakatan China dengan Kanada saat kunjungan Perdana Menteri Mark Carney ke Beijing pada Januari lalu. Ketika itu, keputusan Kanada memangkas tarif kendaraan listrik asal China dipandang sebagai langkah awal yang berpotensi mengurangi pengaruh AS.
“Jangan ganggu lawan saat ia sedang membuat kesalahan,” ujar seorang pejabat China, merujuk pada kebijakan dagang Trump yang dinilai mengganggu tatanan perdagangan global.
Menjelang rencana kunjungan Trump ke China pada April mendatang, para diplomat Beijing juga aktif berkeliling dunia untuk mendorong mitra dagang mempertahankan multilateralisme dan perdagangan terbuka.
Pada Januari misalnya, China mengirim diplomat tertingginya ke Lesotho, negara kecil yang sempat dikenai tarif 50 persen oleh Trump, untuk menawarkan kerja sama pembangunan.
Selain diplomasi, Beijing juga menyiapkan langkah konkret berupa rencana tarif nol persen bagi impor dari 53 negara Afrika. China turut menawarkan sistem bea cukai berbasis kecerdasan buatan (AI) serta pembaruan infrastruktur digital perdagangan di negara-negara mitra.
Sejak 2017, China juga bernegosiasi dengan Honduras, Panama, Peru, Korea Selatan, dan Swiss. Menteri Luar Negeri Wang Yi bahkan sempat mengangkat kemungkinan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Di saat yang sama, Beijing mendorong penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) dengan Gulf Cooperation Council (GCC) serta studi kelayakan perjanjian jasa dengan Inggris.
China juga menjadikan keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebagai prioritas, meski pakta tersebut awalnya dirancang sebagian untuk menyeimbangkan pengaruh China.
Namun, surplus perdagangan China yang besar turut memicu kekhawatiran. Sejumlah anggota CPTPP menilai banjir produk murah dari China berpotensi menekan industri domestik mereka.
Di sisi lain, para penasihat ekonomi Beijing menilai China perlu mempelajari cara AS memanfaatkan lembaga global untuk membatasi China, sekaligus membaca celah ketika pemerintahan Trump menjauh dari institusi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Seorang peneliti dari Renmin University yang kini berada di Chinese Academy of Social Sciences (CASS) juga menekankan pentingnya memahami logika langkah AS di lembaga internasional agar China mampu merespons persaingan strategis yang semakin tajam ke depan.
China pun mulai berupaya memengaruhi standar global, termasuk di bidang kekayaan intelektual, melalui program Belt and Road Initiative serta keanggotaan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mencakup sekitar 30 persen PDB global.
Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan peningkatan impor akan menjadi prioritas dalam rencana lima tahunan berikutnya, meski penyeimbangan ekonomi tetap menjadi proyek jangka panjang.
Di tengah strategi tersebut, Trump masih memiliki sekitar tiga tahun masa jabatan. Pemerintahan AS berikutnya pun berpeluang kembali membangun koalisi internasional untuk menahan laju pengaruh China dalam perdagangan global.
