jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi wacana perubahan struktur Polri dari di bawah presiden menjadi di bawah kementerian.
Haedar memandang bahwa posisi Polri dan TNI setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang.
BACA JUGA: Kapolri Buat Kebijakan Tes Urine Polri, Legislator: Jangan Sekadar Pencitraan
Menurutnya, ketika itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan. Adapun Polri dan TNI ditempatkan langsung di bawah presiden dan kedua institusi itu dipisah satu sama lain.
Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi.
BACA JUGA: Kronologi Lengkap Kasus AKBP Didik yang Terjerat Narkoba, Sontoloyo!
"Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," kata Haedar di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Dia menilai jika setiap muncul masalah kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, lama-kelamaan bukannya menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Terlebih, kementerian satu dengan kementerian lain juga sedang ada masalah.
BACA JUGA: Istri AKBP Didik dan Aipda Dianita Positif Narkoba, Alamak
Dalam bahasa sederhana Haedar, penempatan Polri di bawah kementerian justru akan memunculkan dobel masalah. Karena kementerian mana pun sekarang tidak ada yang tanpa masalah.
Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, katanya, di situlah memunculkan dobel masalah.
"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," kata Haedar.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.
"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," tutur Haedar.
Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," harap Haedar Nashir.
Terakhir, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian.
Haedar menyebut hal itu merupakan hak prerogratif dan kebijaksanaan dari presiden.
"Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," ucapnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
