Pantau - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memastikan kejelasan mandat sebelum mengirim personel ke International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza.
Indonesia telah menerima tawaran posisi Wakil Panglima ISF sebagaimana diumumkan Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC.
“Mandat ini penting karena akan diketahui ruang lingkup tugasnya, berapa lama, serta anggarannya berapa besar (yang dibutuhkan),” kata Hikmahanto.
Ia menilai hingga kini belum ada mandat spesifik mengenai pengerahan ISF, baik dari Dewan Perdamaian maupun Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pembentukan Dewan Perdamaian melalui Resolusi 2803.
Mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, partisipasi personel Indonesia harus didasarkan pada mandat PBB, bukan Dewan Perdamaian.
Soroti Status Non-Combat dan Aturan KeterlibatanHikmahanto menjelaskan personel Indonesia akan terikat aturan berbeda ketika dikerahkan ke Gaza, terutama dalam peran non-combat yang tidak berhadapan langsung dengan pihak berkonflik dan berfokus pada tugas kemanusiaan.
“Jadi harus jelas dahulu hal-hal tersebut sebelum Wakil Panglima ISF dapat ditentukan,” tegasnya.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal juga meminta kejelasan apakah personel Indonesia akan mengenakan helm biru atau blue helmets sebagai tanda pasukan bergerak atas mandat PBB.
“Karena kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian RI tidak menggunakan blue helmets,” kata Dino.
Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik apabila personel Indonesia tidak menggunakan helm biru dalam tugasnya di Gaza.
Komitmen Kirim 8.000 PersonelDalam pertemuan Dewan Perdamaian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia mengirimkan 8.000 personel untuk menjaga gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza melalui ISF.
Presiden juga menyatakan Indonesia siap menambah jumlah personel apabila diperlukan.
