Pajak Naik, Rakyat Kaget? Pelajaran dari Polemik Pajak Kendaraan

Beberapa pekan terakhir, polemik pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Media sosial dipenuhi keluhan warga yang merasa tagihan pajak kendaraan mereka melonjak tajam.

Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah pajak benar-benar naik, atau masyarakat yang kaget menghadapi perubahan kebijakan yang kurang dipahami?

Fenomena ini menarik bukan karena angka pajaknya semata, melainkan karena memperlihatkan hubungan yang rapuh antara kebijakan publik, komunikasi pemerintah, dan kepercayaan masyarakat. Apa yang terjadi di Jawa Tengah dapat menjadi cermin bagi daerah lain di Indonesia.

Secara teknis, pemerintah tidak sepenuhnya keliru. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) provinsi memang tidak mengalami kenaikan.

Namun, hadirnya kebijakan opsen tambahan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota membuat total beban yang dibayar masyarakat meningkat. Ditambah lagi, sejumlah relaksasi atau diskon pajak yang diberikan pada tahun sebelumnya telah berakhir.

Di atas kertas, ini adalah penyesuaian fiskal yang sah dan diatur undang-undang. Namun dalam praktik, warga tidak membayar “tarif”, tetapi membayar “total tagihan”.

Ketika total yang harus dibayar meningkat signifikan, wajar jika kesimpulan yang muncul di benak masyarakat sederhana: pajak naik.

Di sinilah letak jurang antara kebenaran administratif dan realitas sosial.

Banyak warga mengaku baru mengetahui perubahan besaran pajak saat hendak melakukan pembayaran. Tidak ada simulasi yang mudah dipahami, tidak ada pemberitahuan personal, dan tidak semua orang mengikuti pengumuman resmi pemerintah daerah.

Akibatnya, pengalaman warga berlangsung dalam pola yang sama.

- Datang membayar pajak seperti biasa.

- Melihat tagihan lebih tinggi.

- Merasakan keterkejutan dan ketidakadilan.

- Mengungkapkan keluhan di media sosial.

Keterkejutan ini bukan sekadar soal uang, melainkan juga soal rasa diperlakukan tidak adil. Ketika perubahan kebijakan menyentuh langsung dompet masyarakat tanpa penjelasan yang memadai, yang muncul bukan sekadar protes, melainkan juga krisis kepercayaan.

Jika polemik ini terjadi dua dekade lalu, mungkin hanya menjadi keluhan lokal. Namun di era media sosial, satu unggahan struk pajak dapat menyebar ke seluruh negeri dalam hitungan jam. Narasi “pajak naik diam-diam” lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi pemerintah.

Media sosial tidak selalu menciptakan fakta baru, tetapi ia mempercepat pembentukan persepsi kolektif. Ketika banyak orang melihat unggahan serupa, terbentuklah keyakinan bahwa ada ketidakberesan sistemik. Pada titik ini, perdebatan tidak lagi berkutat pada angka, tetapi pada kepercayaan.

Polemik pajak di Jawa Tengah menunjukkan adanya trust gap, kesenjangan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi trust gap, kebijakan yang secara hukum sah sekalipun dapat ditolak secara sosial.

Kepercayaan publik bukan hanya dibangun melalui legalitas kebijakan. Ia juga dibangun melalui transparansi, komunikasi yang empatik, dan keterlibatan masyarakat. Ketika warga merasa kebijakan dibuat “di atas kepala mereka”, legitimasi sosial kebijakan menjadi rapuh.

Masalahnya bukan sekadar berapa persen opsen diterapkan, melainkan juga pada apakah masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan diberi penjelasan yang jujur.

Menilai situasi ini sebagai kelalaian pemerintah daerah mungkin terlalu menyederhanakan persoalan. Kebijakan opsen merupakan bagian dari kerangka hukum nasional. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan yang diberikan untuk memperkuat pendapatan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek legal. Keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh beberapa faktor.

- Kualitas sosialisasi.

- Transparansi informasi.

- Sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Jika aspek-aspek ini lemah, kebijakan yang sah bisa berubah menjadi sumber konflik.

Bagi sebagian kalangan menengah atas, kenaikan ratusan ribu rupiah mungkin tidak signifikan. Namun bagi pekerja sektor informal, buruh harian, atau pelaku usaha kecil, tambahan beban ini dapat mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Kendaraan bermotor di banyak daerah bukan barang mewah, melainkan alat kerja. Ojek online, pedagang keliling, dan pekerja yang tinggal jauh dari pusat kota bergantung pada kendaraan pribadi. Ketika pajak meningkat, yang terdampak bukan hanya konsumsi, melainkan juga produktivitas.

Inilah mengapa kebijakan fiskal yang terlihat kecil di meja perumus dapat terasa besar di kehidupan nyata.

Apa yang terjadi di Jawa Tengah berpotensi terjadi di daerah lain. Struktur kebijakan yang sama berlaku secara nasional. Perbedaan reaksi publik lebih banyak ditentukan oleh cara pemerintah daerah mengelola transisi kebijakan.

Beberapa langkah yang dapat mencegah polemik serupa antara lain sebagai berikut.

1. Menyediakan simulasi pajak yang mudah diakses.

2. Memberi pemberitahuan langsung kepada wajib pajak.

3. Menjelaskan perbedaan antara tarif dan total beban.

4. Membuka data penggunaan pajak secara transparan.

Transparansi tidak hanya soal membuka angka, tetapi juga menjelaskan makna angka tersebut bagi kehidupan masyarakat.

Pajak adalah fondasi negara modern. Jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya bergantung pada kepatuhan pajak. Namun, kepatuhan tidak hanya lahir dari kewajiban hukum, tetapi juga dari kepercayaan bahwa pajak dikelola secara adil dan transparan.

Ketika masyarakat mulai mempertanyakan keadilan pajak, yang terancam bukan hanya penerimaan daerah, melainkan juga legitimasi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, polemik pajak kendaraan ini seharusnya dilihat bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai sinyal penting untuk memperbaiki tata kelola.

Apakah pajak benar-benar naik, atau masyarakat yang kaget? Jawabannya mungkin berada di tengah. Secara administratif, tidak semua tarif naik. Namun secara pengalaman hidup, beban masyarakat memang bertambah. Keterkejutan itu nyata dan perasaan ketidakadilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penjelasan teknis.

Polemik di Jawa Tengah mengingatkan kita bahwa kebijakan publik tidak cukup benar secara hukum; ia juga harus dapat dipahami dan diterima secara sosial. Di era keterbukaan informasi, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat legitimasi.

Jika ada pelajaran yang dapat diambil, itu adalah bahwa kepercayaan publik dibangun bukan saat keadaan tenang, melainkan saat pemerintah mampu menjelaskan perubahan dengan jujur, empatik, dan terbuka. Tanpa itu, setiap kebijakan, betapapun sah, berisiko berubah menjadi sumber kecurigaan.

Dan pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang memungut pajak paling besar, melainkan negara yang berhasil membuat rakyatnya percaya bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan memiliki makna.