Geopolitik Moral Vatikan: Mengapa Menolak Masuk ke Arena Board of Peace?

Dalam hubungan internasional, tidak semua keputusan dibaca dari apa yang dikatakan. Sebagian justru dibaca dari apa yang ditolak.

Ketika Vatikan menyatakan tidak akan bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, langkah tersebut bukan sekadar sikap diplomatik. Ia adalah kalkulasi strategis yang mencerminkan bagaimana Takhta Suci memahami posisi uniknya dalam peta kekuasaan global.

Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menekankan bahwa Takhta Suci memiliki “karakter khas” yang berbeda dari negara lain, serta menyebut adanya sejumlah isu yang belum jelas, terutama terkait relasi forum tersebut dengan lembaga internasional yang sudah ada.

Dalam bahasa geopolitik, pernyataan itu berarti satu hal: Vatikan tidak ingin masuk ke dalam arsitektur kekuasaan yang belum terdefinisi.

Secara teritorial, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Namun secara simbolik dan kultural, ia adalah aktor global dengan jaringan transnasional yang luas. Lebih dari satu miliar umat Katolik tersebar di berbagai benua, menjadikan Takhta Suci sebagai salah satu institusi dengan pengaruh moral lintas negara.

Dalam teori hubungan internasional, Vatikan dapat dikategorikan sebagai non-state actor dengan kapasitas soft power yang signifikan. Ia tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar, tetapi memiliki legitimasi normatif.

Legitimasi inilah yang menjadi aset strategis.

Karena itu, setiap keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu forum internasional bukan sekadar soal partisipasi, melainkan juga soal distribusi legitimasi.

Sejarah memberikan preseden penting. Pada 1933, secara formal, perjanjian tersebut bertujuan melindungi kebebasan Gereja Katolik di Jerman dalam situasi politik yang semakin represif.

Namun dalam perspektif geopolitik, perjanjian tersebut juga memberi rezim Nazi legitimasi internasional pada tahap awal konsolidasi kekuasaan. Bukan karena Vatikan mendukung ideologi Nazi, melainkan karena simbol keterlibatan moral dapat memperkuat persepsi stabilitas dan penerimaan global.

Para sejarawan berbeda pandangan mengenai sejauh mana dampak tersebut. Namun satu hal sulit dibantah: legitimasi simbolik dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperluas ruang manuver mereka.

Dalam konteks itulah keputusan Vatikan hari ini dapat dibaca sebagai refleksi strategis atas risiko legitimasi.

Pertanyaan geopolitik utama bukan "Apakah Board of Peace memiliki niat baik?" melainkan "Bagaimana posisi forum tersebut dalam arsitektur global yang sudah ada?"

Saat ini, penyelesaian konflik internasional berada dalam kerangka multilateralisme—Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional, dan berbagai mekanisme regional. Munculnya forum baru tanpa mandat yang jelas berpotensi menciptakan fragmentasi tata kelola global.

Dalam geopolitik kontemporer, pembentukan forum alternatif sering kali menjadi instrumen untuk membangun koalisi baru, memperluas pengaruh, atau menggeser pusat legitimasi.

Jika Vatikan bergabung, ia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penyumbang legitimasi moral. Itu berarti ia turut memengaruhi persepsi global terhadap forum tersebut.

Keputusan untuk tidak bergabung dapat dipahami sebagai upaya menghindari keterlibatan dalam redistribusi legitimasi yang belum jelas arahnya.

Netralitas Vatikan sering disalahartikan sebagai sikap pasif. Dalam realitas geopolitik, netralitas adalah strategi bertahan yang cerdas.

Sebagai aktor tanpa kekuatan militer, Takhta Suci bergantung pada kredibilitasnya sebagai mediator dan otoritas moral. Jika ia terlihat terlalu dekat dengan satu kekuatan besar, ruang geraknya dalam konflik lain dapat menyempit.

Dalam era polarisasi global, setiap afiliasi simbolik dapat membatasi kemampuan untuk berperan sebagai penengah.

Dengan demikian, menjaga jarak dari Board of Peace dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan fleksibilitas strategis.

Konsep soft power—sebagaimana diperkenalkan Joseph Nye—menekankan pentingnya daya tarik dan legitimasi dalam memengaruhi aktor lain. Vatikan memiliki soft power berbasis moral dan spiritual.

Namun, soft power juga dapat diinstrumentalisasi. Ketika otoritas moral hadir dalam suatu forum, kehadiran itu dapat digunakan untuk memperkuat citra atau agenda tertentu.

Risiko ini bukan soal figur personal semata, melainkan soal dinamika kekuasaan. Dalam konteks global yang kompetitif, simbol menjadi alat politik.

Karena itu, keputusan untuk menjaga jarak bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap aset strategis utama Vatikan: legitimasi moral.

Abad ke-20 memberi pelajaran pahit bagi banyak institusi global. Bagi Vatikan, pengalaman Reichskonkordat dan kontroversi seputar peran pada era Nazi membentuk kesadaran baru tentang risiko diplomasi simbolik.

Hari ini, orientasi diplomasi Vatikan lebih menekankan multilateralisme, dialog lintas agama, dan isu kemanusiaan universal. Pendekatannya cenderung menghindari keterikatan yang dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan struktural.

Dalam kerangka ini, penolakan terhadap Board of Peace bukanlah reaksi emosional, melainkan kalkulasi strategis.

Dalam geopolitik modern, tidak semua pertempuran terjadi di medan perang. Sebagian terjadi di ranah legitimasi dan persepsi.

Keputusan Vatikan untuk tidak bergabung dalam Board of Peace dapat dibaca sebagai upaya menjaga kontrol atas distribusi legitimasi moralnya sendiri. Ia memilih tidak terlibat dalam arsitektur yang belum jelas arah dan dampaknya.

Pertanyaannya: Apakah langkah ini akan terbukti tepat dalam jangka panjang? Sejarah yang akan menilai. Namun, satu hal tampak jelas: Takhta Suci tidak lagi melihat dirinya sekadar sebagai pengamat moral, tetapi juga sebagai aktor strategis yang sadar bahwa dalam geopolitik, legitimasi adalah kekuatan.

Dan kekuatan itu, sekali diberikan, tidak selalu mudah ditarik kembali.