tvOnenews.com - 6.209 hektare areal tambak yang ada di wilayah Pantura Kabupaten Karawang, Jabar, siap direvitalisasi pada tahun ini, untuk mendukung program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami berkomitmen penuh mendukung program revitalisasi tambak Pantura, baik dari sisi perizinan maupun pendampingan masyarakat," kata Bupati Aep Syaepuloh di Karawang, Sabtu.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, agar program revitalisasi tambak Pantura bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ekonomi biru di Pantura.
Disebutkan, Pantura Jawa Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak kawasan tambak mengalami penurunan produktivitas.
Kondisi itu terjadi akibat faktor lingkungan, banjir rob, abrasi, pendangkalan saluran, perubahan fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.
Tercatat sekitar 78.550 hektare tambak dalam kondisi idle atau tidak produktif dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Program revitalisasi ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan tersebut.
"Tidak hanya menghidupkan kembali tambak yang ada, tetapi program ini juga mendorong pengelolaan perikanan budidaya yang lebih ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta sejalan dengan konsep ekonomi biru," kata bupati.
Bagi Karawang, program ini memiliki arti penting. Sebab Karawang memiliki potensi lahan tambak seluas 6.209 hektare yang tersebar di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya, dan Tirtajaya.
Revitalisasi tambak ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, meningkatkan pendapatan petambak dan nelayan, memperkuat ekosistem hulu–hilir perikanan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Khusus di Karawang, program revitalisasi tambak Pantura ini mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Bupati Karawang menyatakan pihaknya telah melakukan pertemuan yang membahas program strategis revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.(chm)
