Indonesia sedang memasuki fase paling menentukan dalam sejarah ekonominya. Ambisi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju sebelum tahun 2045 tidak bisa lagi ditopang oleh pola lama.
Pada saat yang sama, arsitektur ekonomi global sedang berubah secara fundamental. Transisi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan. Ia telah menjadi fondasi baru pertumbuhan industri, arah investasi, dan bahkan geopolitik ekonomi.
Pertanyaan yang kini semakin mendesak adalah: apakah Indonesia akan menjadi produsen dalam ekonomi energi bersih, atau hanya menjadi pasar konsumennya?
Selama beberapa dekade, pola pembangunan kita terlalu sering mengulang cerita yang sama.
Kita kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor kembali produk jadi dengan harga lebih tinggi. Pola ini mulai dikoreksi melalui hilirisasi mineral, terutama nikel, yang mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan rantai pasok baterai. Namun tantangan berikutnya jauh lebih besar dan lebih strategis. Energi terbarukan harus menjadi babak baru industrialisasi Indonesia.
Secara potensi, Indonesia tidak kekurangan modal. Potensi energi baru dan terbarukan nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.686 gigawatt. Potensi panas bumi termasuk yang terbesar di dunia. Sinar matahari melimpah hampir sepanjang tahun.
Sumber bioenergi tersebar luas di berbagai daerah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik teknis. Ia adalah modal ekonomi masa depan. Namun potensi yang tidak diterjemahkan menjadi kapasitas industri hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Selama ini, pengembangan energi terbarukan kerap dipersempit menjadi proyek pembangkitan listrik. Diskusinya berhenti pada kapasitas terpasang, bauran energi, dan tarif per kilowatt jam. Pendekatan ini terlalu teknokratis dan kurang visioner.
Energi terbarukan seharusnya diposisikan sebagai platform industri, bukan sekadar sumber listrik alternatif. Di negara-negara yang berhasil membangun ekonomi hijau, energi terbarukan bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi melahirkan manufaktur baru, rantai pasok baru, dan pasar tenaga kerja baru.
Tanpa strategi hilirisasi yang jelas, pembangkit surya atau angin berisiko menjadi bentuk ketergantungan baru. Panel surya, inverter, turbin, sistem kendali, hingga baterai bisa seluruhnya berasal dari luar negeri. Indonesia hanya menjadi lokasi instalasi. Nilai tambah manufaktur, riset, desain, dan penguasaan teknologi tetap dinikmati negara lain. Jika pola ini berlanjut, transisi energi justru memperdalam ketergantungan teknologi.
Karena itu, hilirisasi energi terbarukan harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai domestik dari hulu hingga hilir. Manufaktur komponen utama, penguatan industri rekayasa dan integrasi sistem, pengembangan jaringan listrik cerdas, hingga penciptaan produk turunan berbasis listrik hijau harus menjadi satu kesatuan strategi.
Energi terbarukan tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan kawasan industri, pusat data, manufaktur kendaraan listrik, hingga industri kimia dan material maju.
Narasi lama yang menyebut energi terbarukan mahal dan membebani industri tidak lagi sepenuhnya relevan. Dalam ekonomi global saat ini, banyak perusahaan multinasional telah menetapkan komitmen penggunaan energi terbarukan dan target net zero emission dalam operasi mereka. Komitmen ini bukan sekadar retorika. Ia menentukan keputusan investasi secara nyata.
Sektor data center menjadi contoh paling konkret. Gelombang investasi pusat data di Indonesia meningkat pesat seiring pertumbuhan ekonomi digital. Namun perusahaan teknologi global mensyaratkan pasokan energi rendah karbon yang kredibel dan terverifikasi. Data center hyperscale dapat mengonsumsi listrik ratusan megawatt. Tanpa akses energi hijau yang memadai, sebuah lokasi dapat kehilangan daya tariknya.
Di berbagai forum industri, ketersediaan listrik berbasis energi terbarukan telah menjadi variabel utama dalam evaluasi investasi. Sejumlah pengembang kawasan industri bahkan memasarkan akses energi hijau sebagai keunggulan kompetitif. Pesannya jelas. Energi terbarukan bukan beban. Ia adalah tiket masuk ke investasi digital bernilai miliaran dolar.
Persaingan kawasan juga semakin ketat. Negara-negara Asia Tenggara berlomba menyediakan skema listrik hijau, sertifikat energi terbarukan, dan interkoneksi regional untuk menarik investasi teknologi. Jika Indonesia lengah, peluang itu bisa berpindah.
Dalam konteks ini, energi terbarukan bukan sekadar kewajiban iklim, melainkan instrumen daya saing. Energi bersih telah menjadi faktor produksi strategis, setara dengan tenaga kerja, logistik, dan kepastian regulasi.
Hilirisasi energi terbarukan juga memiliki dimensi geopolitik. Ketika rantai pasok global terguncang akibat konflik dan ketegangan perdagangan, kemampuan memproduksi komponen strategis di dalam negeri menjadi aset keamanan ekonomi.
Penguatan industri modul surya, inverter, sistem penyimpanan energi, dan perangkat jaringan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi soal ketahanan nasional. Indonesia harus menghindari jebakan baru: transisi energi yang justru menciptakan ketergantungan teknologi pada negara tertentu.
Namun hilirisasi tidak akan berjalan tanpa reformasi kebijakan yang konsisten. Proyek energi terbarukan harus bankable. Struktur tarif perlu memberikan kepastian. Proses perizinan harus efisien dan terkoordinasi. Interkoneksi jaringan harus direncanakan sejak awal. Tanpa kepastian pasar, manufaktur domestik sulit berkembang karena permintaan proyek tidak stabil. Hilirisasi membutuhkan skala, dan skala hanya lahir dari proyek yang berjalan konsisten serta dapat diprediksi.
Dimensi sosial dan ketenagakerjaan juga sangat menentukan. Transisi energi bukan hanya mengganti sumber listrik, tetapi membangun masa depan pekerjaan. Hilirisasi energi terbarukan membuka peluang green jobs yang berkualitas di sektor manufaktur panel surya, perakitan inverter, produksi kabel dan komponen jaringan, pembangunan sistem penyimpanan energi, layanan engineering dan konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan pembangkit serta jaringan digital.
Lebih jauh, jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri hijau yang matang, akan muncul kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi: insinyur desain sistem energi, analis data untuk smart grid, spesialis efisiensi energi industri, auditor emisi, hingga pengelola sertifikasi energi hijau. Ini adalah jenis pekerjaan yang meningkatkan produktivitas nasional dan kualitas sumber daya manusia.
Hilirisasi energi terbarukan dengan demikian bukan hanya kebijakan energi, tetapi juga kebijakan industri dan kebijakan sosial. Pembiayaan transisi energi yang tersedia harus diarahkan untuk memperkuat basis industri domestik.
Setiap investasi seharusnya mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi lokal. Pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Tanpa teknisi dan insinyur yang kompeten, hilirisasi hanya menjadi slogan. Indonesia perlu memperkuat pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja energi terbarukan, serta kolaborasi universitas dan industri untuk membangun talenta hijau.
Lebih jauh lagi, ketersediaan listrik hijau yang kompetitif membuka peluang produk turunan bernilai tinggi seperti hidrogen hijau dan amonia hijau. Dengan kapasitas energi terbarukan yang besar, Indonesia dapat membangun klaster industri rendah karbon yang menarik investasi global. Ini akan menggeser posisi Indonesia dari eksportir komoditas menjadi eksportir energi dan produk industri bersih.
Hilirisasi energi terbarukan pada akhirnya adalah pilihan strategis tentang arah pembangunan. Apakah Indonesia akan terus berada dalam pola ekonomi berbasis bahan mentah, atau membangun ekosistem industri masa depan. Apakah energi bersih dipandang sebagai beban jangka pendek, atau fondasi daya saing jangka panjang.
Indonesia memiliki sumber daya, pasar domestik besar, dan momentum digitalisasi yang kuat. Dengan kebijakan yang konsisten dan desain industrialisasi yang terintegrasi, energi terbarukan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Ia dapat menciptakan lapangan kerja hijau berkualitas, memperkuat daya saing industri, menarik investasi teknologi tinggi, serta memperteguh kedaulatan ekonomi.
Hilirisasi energi terbarukan bukan sekadar agenda sektor kelistrikan. Ia adalah proyek transformasi industri nasional. Jika dijalankan dengan disiplin dan visi jangka panjang, ia dapat menjadi salah satu fondasi utama Indonesia menuju negara maju pada 2045.
Kini saatnya pemerintah mempercepat langkah dengan kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan keberanian membangun rantai nilai domestik. Energi terbarukan harus diposisikan sebagai mesin industrialisasi, bukan sekadar proyek pembangkit. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya mengikuti arus transisi global, tetapi menjadi salah satu pemain utamanya.
(miq/miq)
