Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap pemerintah atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Keputusan itu keluar sehari setelah Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) pad Kamis (19/2).
"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat," ujar Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di Washington DC, Amerika Serikat seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/2).
Pada Jumat (20/2) waktu setempat, Mahkamah Agung AS, dengan hasil pemungutan suara 6-3, memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Tak lama Trump mengumumkan adanya “tarif impor global” sebesar 10%, lebih rendah dari yang sebelumnya disepakati dengan RI yaitu 19%.
Prabowo menilai keputusan terbaru yang dibuat Trump justru akan memberi lebih banyak manfaat untuk Indonesia. Prabowo memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah dilakukan dengan seksama dan melalui tahapan panjang.
""Perundingan sudah cukup lama. Akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus," ujar Prabowo lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan putusan yang dibuat mahkamah AS menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ujar Airlangga.
Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif 0% yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao, yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui "executive order". Selain sektor agrikultur, skema tarif 0% juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya.
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Airlangga menyatakan akan ada pembedaan kebijakan antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum, sehingga Indonesia tetap memiliki ruang strategis dalam implementasi kesepakatan.
Terkait kebijakan tarif 10% yang berlaku sementara selama 150 hari, pemerintah menilai kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Pemerintah menyatakan diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Airlangga memastikan bahwa implementasi perjanjian perdagangan tetap memberikan manfaat konkret bagi stabilitas ekonomi dan daya saing nasional di tengah dinamika global.
