Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas utama pemulihan warga terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya. Percepatan pembangunan huntap penting agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang segera memperoleh kepastian tempat tinggal.
“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah, dan pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar (penyiapan datanya),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 22 Februari 2026.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra itu menjelaskan proses pembangunan hunian tetap melibatkan pemerintah daerah (pemda), terutama dalam memastikan validitas data penerima bantuan. Dia menekankan ketepatan dan kelengkapan data dari pemda menjadi faktor penentu percepatan pembangunan huntap.
“Yang menjadi kunci untuk huntap, karena Pak Bupati bilang, ‘Tolonglah bangunkan huntap secepat mungkin’. Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” jelas dia.
Baca Juga: Mensesneg: Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Bekerja Tanpa Tenggat Waktu
Pekerja membangun rumah hunian untuk korban bencana di Sumatra. Foto: Youtube Septres.
Selain hunian tetap, Tito menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, terkait pembangunan jembatan permanen dua jalur guna memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik.
Terlebih, jalur daerah setempat merupakan akses yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh dan kerap dilalui truk-truk berukuran besar, sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat dan andal.
“Menteri PU saya sudah kontak tadi dan petugas PU. Menteri PU sampaikan sama saya barusan setengah jam lalu kontak-kontakan, dia bangun jembatan (permanen) di sebelahnya jembatan sementara yang roboh itu,” kata Tito.
Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan, seperti rumah warga yang terdampak lumpur serta sekitar 1.500 hektare sawah yang belum pulih. Pemerintah juga mempertimbangkan langkah jangka panjang berupa pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan Pemda, Tito berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan huntap dapat berjalan efektif. Sehingga pemulihan di Aceh, khususnya Pidie Jaya, berlangsung menyeluruh serta memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
Mendagri Dorong Percepatan Hunian Tetap di Pidie Jaya
